Kasus Pagar Laut Tak Kunjung Tuntas, KPK Siap Koordinasi

JAKARTA – Penanganan kasus pagar laut di Tangerang terus berlarut akibat perbedaan pandangan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) soal ada tidaknya unsur korupsi dalam perkara tersebut.

Penyelidikan terhadap kasus ini berawal dari dugaan pemalsuan dokumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun Kejagung menilai terdapat indikasi korupsi, sementara Polri tetap bersikeras bahwa kasus ini hanya masuk dalam tindak pidana umum.

Kejaksaan telah dua kali mengembalikan berkas perkara ke Polri, bahkan sejak 25 Maret 2025 telah menginstruksikan agar penyidik turut mengusut dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Desa Kohod, Tangerang.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai tindakan Polri yang tidak mengikuti petunjuk jaksa merupakan bentuk pembangkangan. "Karena jaksa yang bertanggung jawab membuktikan di persidangan, penyidik wajib mengikuti petunjuk," katanya, Senin (28/4/2025).

Fickar juga menekankan bahwa setiap perkara memiliki karakter berbeda sehingga perbandingan antara kasus pagar laut Tangerang dan Bekasi tidak dapat dijadikan alasan.

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang, menilai bahwa dugaan korupsi sulit dipisahkan dari kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh penyelenggara negara. "Tidak masuk logika jika tidak ada korupsi di balik pemalsuan itu," tegasnya.

Saut mendorong agar Kejagung mengambil alih kasus pagar laut Tangerang demi mempercepat proses hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya memikirkan kerugian rakyat, bukan hanya kerugian negara.

Di tengah mandeknya penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk berkoordinasi dengan Kejagung. "Tidak tertutup kemungkinan KPK akan melakukan kerja sama," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke KPK oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Ia menduga penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut di pesisir Tangerang sarat pelanggaran.

Boyamin menyoroti adanya cacat formil dan dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat tersebut, sejalan dengan temuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Nusron Wahid.

"Ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk mendalami dugaan korupsi lebih besar," ujar Boyamin.

Kasus pagar laut ini kini menjadi perhatian luas, tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal akuntabilitas perlindungan sumber daya negara di wilayah pesisir.***