Kementerian PU Ungkap Alasan Satgas IKN Tidak Diperpanjang

JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dibubarkan. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Keuangan menolak kelanjutan operasional satgas tersebut.

Kemenkeu Tolak Perpanjangan Satgas

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Zainal Fatah, menjelaskan bahwa pembubaran satgas dilakukan berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Keuangan.

"Kita komunikasi secara administratif dengan (Kementerian) Keuangan, Keuangan menolak. Artinya keliatannya nggak perlu itu (satgas). Ya sudah kita bubarin, karena nggak bisa dieksekusi," ujar Zainal di Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Pembubaran satgas ini dituangkan dalam Keputusan Menteri PU Nomor 408/KPTS/M/2025, yang mencabut keputusan sebelumnya tentang pembentukan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Otorita IKN Sudah Berjalan Normal

Menurut Zainal, pembentukan satgas pada awalnya diperlukan karena proses pembangunan IKN masih dilakukan oleh berbagai direktorat jenderal di Kementerian PU. Namun kini, Otorita IKN telah berfungsi normal sehingga keberadaan satgas dianggap tidak lagi diperlukan.

"Trigger utamanya Otorita sudah berjalan normal. Dulu kita bentuk karena masing-masing Ditjen membangun," jelas Zainal.

Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar mantan pimpinan satgas kini telah bergabung ke dalam struktur Otorita IKN, seperti Danis Hidayat Sumadilaga yang menjabat Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, serta Imam Santoso Ernawi sebagai Staf Khusus Bidang Perencanaan Pembangunan OIKN.

Sejarah Satgas IKN

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk pada 2021 melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1419/KPTS/M/2021 pada masa Menteri Basuki Hadimuljono. Saat itu, jabatan Ketua Satgas diisi oleh Danis H Sumadilaga, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya.

Dengan pembubaran ini, pembangunan IKN selanjutnya sepenuhnya dikendalikan oleh Otorita IKN.***