Debat Dedi Mulyadi dan Remaja Soal Wisuda dan Penggusuran Bantaran Sungai

JAKARTA – Video perdebatan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan seorang remaja perempuan asal Kabupaten Bekasi tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Remaja tersebut mengkritik kebijakan penghapusan acara wisuda sekolah dan penggusuran rumah di bantaran sungai yang baru-baru ini diterapkan.

Remaja Kritik Larangan Wisuda

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025), remaja tersebut mengungkapkan keberatannya terhadap kebijakan larangan wisuda untuk siswa TK, SMP, dan SMA. Ia berpendapat bahwa acara perpisahan menjadi momen penting untuk mengenang masa sekolah.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menilai wisuda seharusnya hanya untuk lulusan perguruan tinggi, bukan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Di negara mana TK, SMP, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia," ujar Dedi.

Ia juga menyoroti beban biaya tambahan yang harus ditanggung orang tua untuk mengikuti acara wisuda di tingkat pendidikan dasar.

"Banyak anak TK yang wisuda, tapi keluarganya masih tinggal di bantaran sungai. Ada biaya tambahan untuk wisuda. Ini memberatkan," tambahnya.

Kenangan Tidak Hanya Lewat Wisuda

Dedi menegaskan bahwa kenangan tidak semata-mata dibentuk dari acara perpisahan, melainkan dari seluruh perjalanan belajar.

"Kenangan itu dibangun selama tiga tahun proses belajar, bukan hanya saat perpisahan," jelas Dedi.

Meski begitu, remaja tersebut tetap mempertahankan pendapatnya bahwa perpisahan sekolah adalah momen penting sebelum melangkah ke jenjang berikutnya.

"Kalau tidak ada perpisahan, kita tidak bisa kumpul terakhir kali dengan teman-teman," ujarnya.

Dedi pun menyarankan alternatif agar siswa yang ingin mengadakan perpisahan bisa melakukannya secara mandiri tanpa mengatasnamakan sekolah.

"Silakan kumpul-kumpul sendiri. Perpisahan sendiri, jangan bawa nama sekolah," saran Dedi.

Tanggapan Dedi Soal Penggusuran Bantaran Sungai

Dalam perdebatan itu, remaja tersebut juga menyampaikan keresahan atas penggusuran rumah di bantaran sungai.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penggusuran dilakukan untuk mengurangi risiko banjir besar di wilayah tersebut.

"Kalau saya tidak lakukan ini, banjir bisa lebih parah lagi. Dulu sering banjir, sekarang sudah lumayan membaik," ujar Dedi.

Dedi menambahkan bahwa pihaknya juga telah menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, dan dirinya terbuka untuk menerima kritik serta berdiskusi terkait kebijakan tersebut.***