Sri Mulyani Bertemu Menkeu AS, Bahas Peran Global dan Arah Negosiasi Tarif

JAKARTA – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Pertemuan tersebut membahas arah kerja sama ekonomi bilateral serta peran strategis AS dalam lembaga keuangan internasional.

“Amerika Serikat menegaskan akan tetap menjadi anggota sekaligus pemimpin lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia, dan menjadikannya alat untuk menjalankan agenda nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring dari Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Sri Mulyani menekankan bahwa arah kebijakan AS di tingkat global akan berdampak luas, termasuk pada pola kerja sama dagang dengan Indonesia. Terlebih saat ini AS tengah mengembangkan sistem perdagangan yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.

“Indonesia menanggapi dinamika ini dengan memperkuat diplomasi ekonomi lewat dialog dengan USTR, Kementerian Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS,” jelasnya.

Dalam pembicaraan tersebut, isu hubungan dagang AS dengan Tiongkok turut menjadi sorotan. Sri Mulyani menyebut bahwa ketegangan kedua negara tersebut berdampak pada perekonomian global, termasuk kawasan Asia Tenggara.

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menyampaikan proposal kebijakan tarif yang disebut AS sebagai salah satu dokumen paling visioner dan komprehensif di antara negara-negara mitra.

“Indonesia disebut sebagai salah satu first mover dalam proses ini, dan hal itu memberi keuntungan dalam posisi negosiasi. Ini menjadi sinyal positif untuk kelanjutan pembahasan teknis,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia resmi menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025. Penandatanganan ini menandai dimulainya tahap awal negosiasi tarif, menjadikan Indonesia satu dari 20 negara pertama yang masuk dalam skema tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa target pemerintah adalah menyelesaikan seluruh negosiasi teknis dalam waktu dua bulan.

“Kami harap dalam 60 hari ke depan, proses teknis bisa selesai dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan,” kata Airlangga. (ant)