Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
17 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
2
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
4 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
3
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
4 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
3 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
6
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
2 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Home  /  Berita  /  Cendekia

Skema Suap Rp60 Miliar Dibongkar Kejagung, Tiga Hakim PN Jakpus Terjerat

Skema Suap Rp60 Miliar Dibongkar Kejagung, Tiga Hakim PN Jakpus Terjerat
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025). (antara/ho-kejaksaan agung ri)
Senin, 14 April 2025 07:28 WIB

JAKARTA – Kejaksaan Agung mengungkap skema suap senilai Rp60 miliar yang diduga digunakan untuk mempengaruhi putusan lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dana tersebut diyakini mengalir ke tiga hakim yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga hakim tersebut yakni Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu (13/4) setelah penyidik memeriksa tujuh saksi kunci.

“Awalnya disiapkan uang Rp20 miliar untuk mempengaruhi putusan agar ontslag. Tapi permintaan meningkat menjadi Rp60 miliar,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Senin dini hari.

Menurut Qohar, inisiatif suap bermula dari Ariyanto (AR), advokat korporasi terdakwa, yang berkoordinasi dengan Wahyu Gunawan (WG), panitera muda perdata PN Jakarta Utara. Permintaan tersebut diteruskan ke Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang saat itu menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

MAN setuju, tapi mengajukan syarat: uang Rp20 miliar dikalikan tiga. AR menyanggupi. Dana dalam bentuk dolar AS senilai total Rp60 miliar diserahkan melalui WG, yang kemudian memberikannya ke MAN. Sebagai imbalan, WG menerima 50.000 dolar AS dari MAN.

“Wahyu Gunawan mendapatkan bagian karena perannya sebagai penghubung,” jelas Qohar.

Setelah dana diterima, MAN menunjuk majelis hakim yang terdiri dari DJU sebagai ketua, ASB sebagai anggota, dan AM sebagai hakim ad hoc.

MAN kemudian menyerahkan uang dalam bentuk dolar senilai Rp4,5 miliar kepada DJU dan ASB, disebut sebagai biaya untuk membaca berkas perkara dan permintaan agar perkara diatensi secara khusus. Uang tersebut kemudian dibagi kepada AM.

Tak berselang lama, MAN kembali menyerahkan dana dalam bentuk dolar yang nilainya setara Rp18 miliar. Uang itu dibagi Djuyamto: Rp6 miliar untuk dirinya, Rp5 miliar untuk AM, dan Rp4,5 miliar untuk ASB.

“Para hakim memahami tujuan dari pemberian uang tersebut adalah agar putusan berakhir dengan ontslag. Dan itu terjadi pada 19 Maret 2025,” ungkap Qohar.

Putusan yang dimaksud menjatuhkan vonis lepas kepada tiga perusahaan besar—PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group—meski dalam pertimbangannya majelis menyatakan dakwaan jaksa terbukti.

Ketiga hakim kini dijerat dengan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ini, total tersangka dalam kasus suap tersebut menjadi tujuh orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan Wahyu Gunawan, Muhammad Arif Nuryanta, serta dua advokat—MS dan AR—sebagai tersangka.

Peran MAN dalam skema ini berlangsung ketika ia masih menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat sebelum kemudian diangkat menjadi Ketua PN Jakarta Selatan. (ant)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Cendekia
wwwwww