Gagal Beli Esemka, Warga Solo Gugat Jokowi dan Ma’ruf Amin Rp 300 Juta
![]() |
SOLO – Harapan seorang warga Solo untuk memiliki mobil Esemka berujung pada langkah hukum. Aufaa Luqmana, warga Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, menggugat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden ke-7, Ma’ruf Amin, ke Pengadilan Negeri Surakarta karena dinilai gagal merealisasikan janji memproduksi mobil Esemka secara massal.
Gugatan wanprestasi tersebut diajukan secara online dengan nomor registrasi PN SKT-08042025051. Selain Jokowi dan Ma’ruf, gugatan juga ditujukan kepada PT Solo Manufaktur Kreasi selaku pihak produsen Esemka.
"Kerugian klien kami diperkirakan mencapai Rp 300 juta. Itu setara dengan harga dua unit mobil Esemka Bima yang dijanjikan hadir sebagai mobil rakyat dengan harga terjangkau," ujar Kuasa Hukum Aufaa, Arif Sahudi, Selasa (8/4/2025).
Menurut Arif, ketertarikan Aufaa muncul sejak Esemka diperkenalkan Jokowi saat menjabat Wali Kota Surakarta. Kala itu, Esemka disebut-sebut sebagai cikal bakal mobil nasional dan digadang-gadang bakal diproduksi massal.
"Klien kami terpikat karena Esemka ditawarkan dengan harga sekitar Rp 150 juta hingga Rp 170 juta per unit. Ia berencana menggunakan mobil tersebut untuk merintis usaha jasa angkutan," urainya.
Harapan itu makin besar setelah Jokowi meresmikan pabrik Esemka di Boyolali pada 6 September 2019 dan menyatakan dukungan terhadap Esemka sebagai produk lokal.
Namun hingga kini, lanjut Arif, tak ada realisasi nyata dari janji tersebut. Produksi massal tak kunjung terlaksana dan mobil Esemka tidak mudah ditemukan di pasar, sehingga calon pembeli merasa dirugikan secara materiil dan emosional.
"Kami menilai pernyataan dan janji itu telah menciptakan ekspektasi yang tidak dipenuhi. Karena itu, kami ajukan gugatan wanprestasi," tegasnya.
Pihaknya berharap majelis hakim di PN Surakarta menerima dan mengabulkan gugatan serta memerintahkan pihak tergugat membayar ganti rugi kepada kliennya.
“Ini bentuk perjuangan atas janji yang tidak ditepati. Kami percaya pengadilan akan memberi keputusan yang adil,” tutup Arif. ***











