Layanan Coretax Belum Normal, DJP Longgarkan Batas Waktu Lapor SPT
![]() |
JAKARTA – Di tengah kendala teknis aplikasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,34 juta wajib pajak sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2024 hingga 1 April 2025.
Pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang mencapai 12 juta, sementara sisanya sebanyak 338.200 berasal dari wajib pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyampaikan bahwa mayoritas pelaporan dilakukan secara daring.
"Sebagian besar pelaporan SPT menggunakan e-filing sebanyak 10,56 juta, disusul e-form 1,33 juta, e-SPT sebanyak 629 SPT, dan pelaporan manual yang masih dilakukan 446.230 wajib pajak melalui KPP," jelas Dwi, Rabu (2/4).
Walaupun aplikasi Coretax belum berfungsi optimal, DJP tetap mendorong wajib pajak untuk melapor. Untuk mengatasi potensi keterlambatan, DJP memberikan relaksasi pelaporan dan pembayaran pajak tanpa sanksi hingga 11 April 2025. Relaksasi ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025.
Dwi menjelaskan, perpanjangan waktu ini diberikan karena tenggat pelaporan bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri. "Banyak wajib pajak yang terkendala hari kerja yang pendek, sehingga diberikan kelonggaran sampai 11 April tanpa sanksi," ungkapnya.
Seharusnya, batas akhir pelaporan SPT jatuh pada 31 Maret. Namun, karena libur bersama hingga 7 April, wajib pajak masih diperbolehkan melapor tanpa sanksi administratif hingga 11 April 2025.
DJP sendiri menargetkan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 16,21 juta atau 81,92 persen dari total wajib pajak terdaftar. Masyarakat yang belum melapor diminta segera menyampaikan kewajiban perpajakannya.
Sementara itu, hingga Rabu pagi, layanan Coretax masih belum pulih. DJP melalui laman resminya menginformasikan bahwa sistem sedang menjalani pemeliharaan.
“DJP melakukan pemeliharaan Coretax untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi berbagai kendala yang dilaporkan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” tulis DJP dalam pengumumannya.
DJP menegaskan bahwa layanan akan segera kembali normal dan meminta masyarakat memanfaatkan masa relaksasi ini sebaik-baiknya. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | gelora.co |
| Kategori | : | Keuangan |











