Kredit Bermasalah LPEI, KPK Ungkap Modus dan Sita Aset Ratusan Miliar
![]() |
| Dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) saat diarahkan berjalan menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3/2025). (antara/rio feisal) |
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 24 aset dalam pengusutan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Aset yang ditaksir bernilai Rp882 miliar ini diduga berasal dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka.
“Total ada 22 aset yang disita di wilayah Jabodetabek dan 2 di Surabaya. Penyitaan ini merupakan langkah lanjutan untuk pemulihan kerugian negara,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangan pers, Kamis (20/3/2025).
Asep menyebut penilaian aset dilakukan berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT), sebagai acuan untuk menghitung total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp891,305 miliar.
Kasus ini menyeret tiga petinggi PT Petro Energy (PE), yakni Direktur Utama Newin Nugroho, Komisaris Utama Jimmy Masrin, dan Direktur Keuangan Susi Mira Dewi Sugiarta. Ketiganya telah resmi ditahan oleh KPK sepanjang Maret 2025.
Dalam penyelidikan, terungkap bahwa pemberian kredit oleh LPEI tidak melalui mekanisme kelayakan yang benar. Justru, kredit tetap dicairkan meski tim internal LPEI memberi sinyal negatif terhadap debitur.
“Sejak awal, ada pembicaraan yang mengarah pada konflik kepentingan antara Direktur LPEI dan pihak PT PE. Kredit dipaksakan meski ada peringatan dari staf internal,” jelas Asep.
KPK juga menemukan dugaan pemalsuan dokumen berupa purchase order dan invoice untuk mencairkan dana secara fisik. Modus ini dipakai PT PE untuk mendapatkan kredit tanpa proses verifikasi ketat.
“Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi diduga kuat ada rekayasa sistematis untuk merugikan keuangan negara,” pungkas Asep. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Cendekia |











