PPPK Nakes Pasaman Barat Lega, SK Masa Kerja Diperpanjang Lima Tahun
![]() |
| Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat berfoto bersama Wakil Bupati Risnawanto usai penyampaian ucapan terima kasih dengan telah diperpanjangnya SK masa kerja untuk lima tahun kedepan. (antara/ho-diskominfo |
SIMPANG EMPAT – Sebanyak 295 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan di Pasaman Barat akhirnya menerima surat keputusan (SK) perpanjangan masa kerja selama lima tahun. Keputusan ini mengakhiri ketidakpastian yang sempat dirasakan para tenaga kesehatan.
Salah seorang tenaga kesehatan, Dion, mengungkapkan rasa syukur atas perpanjangan masa kerja ini. "Akhirnya kami mendapat perpanjangan SK untuk lima tahun ke depan. Terima kasih kepada Pemkab Pasaman Barat dan DPRD yang telah memperjuangkan kami," ujarnya di Simpang Empat, Sabtu.
Sebelumnya, para tenaga kesehatan sempat diliputi kecemasan karena hingga Kamis (27/2/2025), SK perpanjangan belum juga ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi. Namun, akhirnya SK tersebut resmi ditandatangani pada Jumat (28/2/2025).
Ketua DPD PPPK RI Pasaman Barat, Syumarlin, juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah memperpanjang masa kerja tenaga kesehatan. "Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Pasaman Barat serta DPRD yang telah mengabulkan permintaan rekan-rekan kami," katanya.
Sebelum keputusan ini diumumkan, tenaga kesehatan dan PPPK teknis lainnya bahkan sempat berencana menggelar aksi orasi untuk mempertanyakan kejelasan status mereka. Namun, rencana tersebut akhirnya batal setelah SK perpanjangan dikeluarkan. "Yang tadinya direncanakan aksi, kini berganti dengan ucapan terima kasih. Ini hasil perjuangan bersama dan doa yang dikabulkan," ujar Syumarlin.
Selain perpanjangan SK bagi tenaga kesehatan, Pemkab Pasaman Barat juga mengusulkan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 1.200 PPPK guru dan PPPK teknis.
Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, menegaskan bahwa kecemasan para tenaga kesehatan menjelang perpanjangan SK adalah hal yang wajar. Namun, ia memastikan bahwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat tidak akan dibiarkan tanpa kepastian.
"Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memperpanjang SK PPPK, karena tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan, tidak akan ada lagi SK PPPK yang tidak diperpanjang karena hal ini telah memiliki landasan hukum yang jelas. "Daerah ini membutuhkan kalian semua, dan tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang SK PPPK," tutupnya. (ant)











