Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
15 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
2
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
15 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
3
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
17 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
16 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
17 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
6
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
11 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Home  /  Berita  /  Kampus

Kuasa Hukum Kades Kohod Pertanyakan Denda Rp48 Miliar dari KKP

Kuasa Hukum Kades Kohod Pertanyakan Denda Rp48 Miliar dari KKP
Kades Kohod Arsin didampingi kuasa hukumnya Yunihar saat memberikan keterangan pers terkait pagar laut. (Azmi)
Minggu, 02 Maret 2025 04:59 WIB

TANGERANG – Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, melalui kuasa hukumnya, Yunihar, menanggapi sanksi denda administratif sebesar Rp48 miliar yang dijatuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut Yunihar, tuduhan terhadap kliennya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. "Pernyataan Menteri KKP tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi yang kuat. Seolah-olah ini dipaksakan," ujarnya di Tangerang, Sabtu.

Ia juga menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait status hukum kliennya. "Kami belum mengetahui isi dan pertimbangan dalam surat penetapan tersebut, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh," katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap menghormati kewenangan KKP dalam menangani kasus ini. "Kami menghargai tugas dan wewenang KKP, tetapi hingga saat ini klien kami belum menerima pemberitahuan resmi. Semua informasi yang kami dapatkan hanya dari pemberitaan di media. Jika surat resmi telah kami terima, kami akan mendiskusikannya dengan klien kami, mengingat saat ini ia masih dalam tahanan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kades Kohod dan stafnya diberi batas waktu 30 hari untuk membayar denda administratif terkait pembangunan pagar laut tersebut.

"Mereka diberikan waktu maksimum 30 hari untuk membayar denda. Dalam pernyataan yang dibuat, mereka menyatakan sanggup membayar," kata Trenggono di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di mana anggota DPR, Daniel Johan, menyoroti kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Trenggono juga mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus ini, KKP turut melibatkan aparat penegak hukum dari Bareskrim Polri. Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. "Itu bukan ranah KKP," tutupnya. (ant)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Kampus
wwwwww