Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
13 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
2
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
14 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
3
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
16 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
15 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
16 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
6
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
9 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Home  /  Berita  /  Cendekia

Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah, Koalisi Sipil Laporkan ke KPK

Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah, Koalisi Sipil Laporkan ke KPK
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Feri Amsari usai melapor ke KPK terkait dugaan korupsi kegiatan retret kepala daerah. (foto: inilah.com/rizki)
Sabtu, 01 Maret 2025 06:49 WIB

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah tahun 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini menyasar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta jajaran direksi PT Lembah Tidar Indonesia (LTI), termasuk Heru Irawanto.

Perwakilan koalisi, Feri Amsari, menilai bahwa penunjukan PT LTI sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan retret sarat dengan kejanggalan. Ia menuding adanya konflik kepentingan mengingat perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan lingkaran kekuasaan.

"Kami menemukan indikasi bahwa PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk tanpa proses yang transparan, yang berpotensi melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

Senada dengan itu, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Annisa Azahra, menyoroti bahwa PT LTI dikelola oleh kader Partai Gerindra dan pejabat aktif.

"Penunjukan ini dilakukan secara tidak terbuka dan berpotensi menabrak aturan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegasnya.

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya keterkaitan partainya dengan PT LTI.

"Saya belum pernah dengar kalau ini milik Gerindra. Itu acaranya Kemendagri," katanya, Kamis (13/2/2025).

Penyelenggaraan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menuai sorotan karena sebagian biaya operasionalnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, biaya akomodasi dan konsumsi kepala daerah dalam kegiatan ini mencapai Rp2.750.000 per orang per hari selama delapan hari.

Dengan jumlah peserta 505 kepala daerah, total anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD untuk akomodasi dan konsumsi saja mencapai Rp11,1 miliar. "PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar. Itu belum termasuk ajudan dan staf," cuit jurnalis investigasi sekaligus Co-Founder Watchdoc, Dandhy Laksono.

Nama PT LTI semakin menjadi perhatian setelah diketahui bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh Heru Irawanto, yang juga merupakan kader Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Brebes. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:inilah.com
Kategori:Cendekia
wwwwww