Bea Keluar Sumbar Melonjak Tajam, Tembus Rp188,93 Miliar
![]() |
| Foto udara satu unit kapal bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). (antara/fandi yogari) |
PADANG – Penerimaan bea keluar di Sumatera Barat mencatat lonjakan signifikan pada Januari 2025. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar melaporkan kenaikan sebesar 1.309,66 persen dengan realisasi mencapai Rp188,93 miliar.
"Setelah mengalami kinerja negatif sepanjang 2024, bea keluar akhirnya kembali tumbuh positif secara signifikan pada Januari," ujar Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, Jumat.
Kenaikan tajam ini dipicu oleh meningkatnya volume ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya. Bea keluar menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan negara dari sektor ekspor di Sumbar.
Secara keseluruhan, penerimaan negara di Sumbar masih didominasi oleh perpajakan yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan kontribusi 81,17 persen. Sisanya, 19,83 persen berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp492,19 miliar, namun mengalami penurunan 4,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) dan cukai. "PPh turun hingga 61,49 persen dengan realisasi Rp150,10 miliar," jelas Syukriah.
Dari sisi PNBP, per Januari 2025 terjadi penurunan sebesar 18,76 persen dibandingkan 2024. Meski demikian, total PNBP yang telah dikumpulkan mencapai Rp114,16 miliar atau 7,07 persen dari target tahunan.
Turunnya PNBP disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit sebesar 15,67 persen, jasa pelayanan pendidikan 17,56 persen, serta penerimaan kembali barang dari tahun anggaran sebelumnya sebesar 38,76 persen. Selain itu, PNBP lainnya anjlok hingga 40,09 persen.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil memungut PNBP sebesar Rp17,01 miliar atau 109,46 persen dari target. Penerimaan ini terdiri dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp131,8 juta, pengelolaan piutang negara Rp114,15 juta, dan pelayanan lelang sebesar Rp182,91 juta. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Pasar & Niaga, Binawidya, Kulim |











