Penahanan Hasto Kristiyanto, KPK Dinilai Tak Mungkin Bertindak Tanpa Bukti Kuat
![]() |
| Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) ditahan tim penyidik KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku selama delapan jam, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Foto |
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini telah mengantongi bukti kuat sebelum menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil KPK tidak mungkin tanpa dasar yang cukup.
"Hasto hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka jika ada bukti permulaan yang cukup oleh KPK. Jika tidak, tentu tidak akan sampai pada tahap ini," ujar Christina, dikutip dari Antara, Sabtu (22/2/2025).
Christina mengingatkan bahwa sejak 2020, nama Hasto sudah disebut dalam penyelidikan KPK terkait kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Ia menilai bahwa penahanan ini adalah bagian dari rangkaian upaya hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.
Christina menekankan pentingnya independensi KPK dalam menangani kasus korupsi dan berharap institusi ini tetap teguh dalam menegakkan hukum tanpa intervensi.
"Penegakan hukum yang tegas dan independen adalah kunci dalam pemberantasan korupsi. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Berbeda dengan tersangka lain yang biasanya tampak tertunduk, ia justru terlihat santai dan sempat mengepalkan tangan saat mengenakan rompi tahanan.
Hasto keluar dari ruang penyidik KPK pada pukul 18.00 WIB dengan mengenakan rompi oranye. Saat memasuki ruang konferensi pers, ia berteriak "merdeka" sambil mengepalkan tangan.
Pada pukul 18.15 WIB, ia dibawa ke ruang jumpa pers dan sempat menunjukkan tangan yang terborgol saat berdiri di belakang Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
"Untuk kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Hasto akan ditahan selama 20 hari mulai 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
Tindakan KPK ini mendapat reaksi keras dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia langsung menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk tidak menghadiri pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut dituangkan dalam surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 tertanggal Kamis (20/2/2025) dan ditandatangani langsung oleh Megawati. Dalam surat tersebut, ia meminta para kader PDIP menunda keberangkatan mereka ke retret kepala daerah yang merupakan bagian dari agenda Presiden RI Prabowo Subianto.
Megawati menegaskan bahwa keputusan ini merujuk pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan partai.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah agar menunda keberangkatan ke retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi surat tersebut. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | inilah.com |
| Kategori | : | Kampus |











