Megawati Instruksikan Boikot Retret, Pakar: Ganggu Konsolidasi Pemerintahan
![]() |
| Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pidato politik di acara HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita) |
JAKARTA – Pengamat hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, menilai keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, berpotensi menghambat proses konsolidasi pemerintahan.
"Retret ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memastikan kepala daerah memahami perannya secara utuh," kata Fahri saat dihubungi, Sabtu (22/2/2025).
Menurutnya, retret merupakan agenda pembekalan bagi pejabat daerah agar lebih siap menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
"Selain itu, ini juga menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," lanjutnya.
Fahri mengacu pada Pasal 376 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur perlunya kepala daerah mendapatkan pemahaman mendalam mengenai sistem pemerintahan, otonomi daerah, serta etika kepemimpinan.
"Retret ini memberikan wawasan bagi kepala daerah untuk memahami tugasnya sebagai pengelola negara dan eksekutor kebijakan daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa retret ini merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan kesinambungan pemerintahan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian, kepala daerah dapat menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.
"Kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan berfungsi sebagai wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sangat penting agar kebijakan bisa berjalan efektif," tegasnya.
Diketahui, dari total 481 kepala daerah yang diundang, hanya 450 yang hadir dalam retret ini. Wamendagri Bima Arya mengungkapkan bahwa 47 kepala daerah tidak memberikan konfirmasi, sementara enam lainnya mengajukan izin.
"Kami masih melakukan pengecekan, tetapi bisa saja ada kepala daerah dari PDIP yang tetap hadir dalam kegiatan ini," kata Bima.
Bagi kepala daerah yang belum mengikuti retret kali ini, kehadiran mereka tetap diwajibkan pada gelombang berikutnya. "Retret ini bersifat wajib karena materinya sangat krusial bagi kepemimpinan daerah," tegasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menerbitkan instruksi kepada kader PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret di Magelang melalui surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 tertanggal Kamis (20/2/2025). Keputusan ini berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan AD/ART PDIP, terutama Pasal 28 Ayat 1, yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengatur arah kebijakan partai.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda keberangkatan ke retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian tertulis dalam surat tersebut.
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | inilah.com |
| Kategori | : | Kampus |











