Prabowo dan Jaksa Agung Muda Bahas Percepatan Penanganan Korupsi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung dan seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1). Pertemuan ini berfokus pada isu pemberantasan korupsi dan perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara serta menghambat pembangunan nasional.

"Presiden menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum, terutama dalam menangani praktik korupsi yang sering terjadi di sektor perizinan," demikian keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (13/1).

Menurut Prabowo, praktik perizinan ilegal menjadi celah besar yang sering dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga negara mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Presiden juga memberikan arahan kepada kejaksaan agar mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal. Ia menekankan pentingnya pengawasan lebih transparan di setiap instansi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

"Kita perlu memastikan bahwa proses perizinan berjalan sesuai aturan dan tidak menjadi alat untuk korupsi," ujar Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Para Jaksa Agung Muda Hadiri Pertemuan

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Para Jaksa Agung Muda tampak tiba di Istana sekitar pukul 14.13 WIB, kompak mengenakan kemeja putih. Di antara yang hadir adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho, dan Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.

Pertemuan ini menjadi langkah nyata pemerintahan Prabowo untuk memastikan penegakan hukum berjalan maksimal, terutama dalam membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan perizinan ilegal. ***