Isu Buzzer Rp100 Miliar, TNI AL Jelaskan Penggunaan Anggaran

JAKARTA – TNI Angkatan Laut (AL) mengajukan anggaran sebesar Rp100 miliar dari APBN 2025 untuk pengadaan aplikasi Information Respond System. Rencana pengadaan ini menuai kritik setelah beredar kabar bahwa dana tersebut digunakan untuk mengerahkan buzzer guna memperbaiki citra TNI AL di masyarakat.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa anggaran ini sepenuhnya ditujukan untuk pengamanan informasi internal TNI AL.

"Aplikasi ini bertujuan melindungi data sensitif, menjaga integritas informasi, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang. Selain itu, sistem ini akan membantu mendeteksi penyalahgunaan informasi terkait TNI AL di media sosial," jelasnya, Senin (13/1/2025).

Isu Viral: Tangkapan Layar yang Dipertanyakan

Sebelumnya, beredar tangkapan layar laman Sirup LKPP yang menyebutkan aplikasi tersebut dirancang untuk memantau dan melawan sentimen negatif di media sosial dengan melibatkan Key Opinion Leader (KOL) atau buzzer. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa sistem ini diharapkan menciptakan opini positif melalui media sosial dengan memanfaatkan efek word of mouth.

Namun, hasil penelusuran ulang di laman resmi Sirup LKPP menunjukkan deskripsi yang berbeda. Nama paket tetap sama, yakni pengadaan aplikasi Information Respond System, namun fokusnya pada pengamanan informasi, bukan penggiringan opini publik. Berikut deskripsi terbaru yang tercantum:

"Pengamanan informasi sangat diperlukan untuk melindungi integritas data sensitif TNI AL dan memastikan informasi berkualitas diterima masyarakat secara akurat."

Klarifikasi Resmi untuk Hindari Kesalahpahaman

Laksamana Pertama I Made Wira berharap masyarakat tidak salah memahami tujuan pengadaan aplikasi ini. "Kesalahan deskripsi sebelumnya dapat menimbulkan kesalahpahaman publik. Kami memastikan bahwa anggaran ini murni untuk pengamanan informasi di lingkungan TNI AL," tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat mengacu pada informasi resmi dari TNI AL atau situs pemerintah terkait untuk menghindari penyebaran kabar yang tidak benar. ***