Investasi Rp1,3 Triliun, Coretax Disorot Akibat Banyak Masalah

JAKARTA – Aplikasi perpajakan baru bernama Coretax yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada 1 Januari 2025 menuai berbagai keluhan. Dengan nilai investasi mencapai Rp1,3 triliun, aplikasi ini justru membingungkan wajib pajak dan memicu gangguan dalam pelaporan serta administrasi pajak.

Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, kenyataan berkata lain. Banyak wajib pajak melaporkan kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur utama, seperti permintaan sertifikat digital dan pembuatan e-faktur. Masalah ini dinilai merugikan dan menghambat aktivitas bisnis mereka.

Keluhan Pengguna dan Dampak Sistem

Keluhan terhadap Coretax banyak bermunculan di media sosial. Seorang wajib pajak dengan akun Budi Budi di grup Facebook Konsultan Pajak mengungkapkan minimnya informasi terkait proses registrasi aplikasi ini. "Saat edukasi, tidak dijelaskan langkah-langkahnya. Banyak yang kebingungan," ujarnya.

Selain itu, sistem sering kali gagal memproses sertifikat digital yang menjadi syarat penting pembuatan faktur pajak. Akibatnya, banyak pengguna mengalami keterlambatan transaksi dan bahkan potensi kerugian finansial. Beberapa wajib pajak khawatir akan menghadapi sanksi karena kesalahan laporan pajak yang disebabkan oleh kegagalan sistem.

Kritik dari Pakar IT dan Asosiasi Pajak

Pakar IT dari Enygma, Erick Karya, menilai masalah yang terjadi di Coretax menunjukkan kelemahan serius dalam perencanaan. "Tanpa perencanaan menyeluruh seperti masterplan dan blueprint, sistem tidak akan berjalan dengan baik," tegas Erick pada Selasa (7/1/2025). Ia juga menyoroti pendekatan implementasi "big bang" tanpa pengujian yang memadai, yang meningkatkan risiko kegagalan sistem.

Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, turut menyampaikan kritiknya. Ia menganggap proyek Coretax tidak dikelola dengan baik, meskipun melibatkan konsultan besar seperti PwC, LG CNS, dan Deloitte Consulting. "Proyek sebesar ini seharusnya bisa berjalan lancar, tapi kenyataannya justru mengganggu proses bisnis wajib pajak," ujar Rinto.

Rinto juga menyoroti banyaknya pengguna yang mengalami kendala login dan mengunggah faktur digital hingga hari keenam sejak peluncuran. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi proyek ini secara menyeluruh untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Respons DJP: Komitmen Perbaikan

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengakui bahwa Coretax masih menghadapi berbagai kendala. Ia menyebut masalah ini tidak hanya dialami wajib pajak, tetapi juga dirasakan oleh DJP sendiri. "Kami terus memonitor dan mencari solusi agar sistem bisa berjalan dengan baik," ujar Suryo pada Senin (6/1/2025).

Suryo menjelaskan dua tantangan utama yang menyebabkan gangguan pada Coretax, yaitu tingginya volume akses pengguna dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Ia memastikan pihak DJP akan melakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap untuk mengatasi masalah ini.

Harapan Pengguna dan Evaluasi Proyek

Para pengguna berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan di Coretax agar aktivitas bisnis mereka tidak terganggu lebih lama. Dengan investasi besar senilai Rp1,3 triliun, Coretax diharapkan bisa menjadi solusi, bukan sumber masalah. Evaluasi mendalam atas proyek ini dianggap menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital di Indonesia. ***