DPR dan Pemerintah Setujui Biaya Haji 2025 Rp89,4 Juta, Jamaah Bayar Rp55,4 Juta

JAKARTA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 telah disepakati Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sebesar Rp89,4 juta. Dari total tersebut, calon jamaah haji akan membayar Rp55,4 juta per orang, sementara sisanya ditanggung dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

“BPIH untuk tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79,” ujar Ketua Panja, Abdul Wachid, dalam rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.

Penurunan Biaya Haji

BPIH 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4 juta dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp93,41 juta per jamaah. Penurunan ini dilakukan untuk meringankan beban jamaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Menurut Wachid, Bipih sebesar Rp55,43 juta mencakup 62 persen dari total BPIH, sementara 38 persen sisanya berasal dari nilai manfaat rata-rata sebesar Rp33,97 juta.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan rasionalisasi tanpa mengurangi kenyamanan jamaah,” katanya.

Komponen Utama Biaya Haji

Dana BPIH 2025 akan digunakan untuk membiayai:

• Penerbangan pulang-pergi,
• Akomodasi jamaah di Mekkah dan Madinah,
• Biaya hidup selama pelaksanaan ibadah haji.

Wachid menambahkan bahwa pelunasan Bipih akan memperhitungkan setoran awal dan saldo nilai manfaat yang tersimpan di virtual account masing-masing jamaah. Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil hingga batas waktu pelunasan.

Usulan Awal dan Penyesuaian Anggaran

Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan BPIH sebesar Rp89,66 juta. Angka tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (Rp16.000) dan Riyal Arab Saudi (Rp4.266,67).

“Kami memastikan penurunan biaya ini tetap mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief.

Dengan keputusan ini, DPR dan Pemerintah berharap memberikan solusi yang lebih terjangkau bagi calon jamaah haji Indonesia. (ant)