Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
2
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
7 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Home  /  Berita  /  Kampus

Tulisan ‘Adili Jokowi’ Muncul di Jakarta, Ray: Itu Tanda Kegelisahan Publik terhadap Penegakan Hukum

Tulisan ‘Adili Jokowi’ Muncul di Jakarta, Ray: Itu Tanda Kegelisahan Publik terhadap Penegakan Hukum
Senin, 06 Januari 2025 09:30 WIB
JAKARTA – Tulisan "Adili Jokowi" yang muncul di tembok-tembok Jakarta mencerminkan kegelisahan publik terhadap lambannya proses hukum di Indonesia. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai fenomena ini sebagai bentuk protes masyarakat atas kinerja penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK seharusnya tidak menunggu laporan untuk menangani kasus korupsi. Apalagi sudah ada pihak yang melaporkan dugaan kasus yang melibatkan anak mantan Presiden Jokowi," ujar Ray dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Ia mengkritik sikap KPK yang dianggap bertele-tele dalam menangani kasus tersebut. "Ketika jalur formal tak bekerja dengan baik, wajar jika keresahan masyarakat tumpah ke ruang publik seperti ini," jelasnya.

Ray juga mengaitkan munculnya tulisan tersebut dengan laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menominasikan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup. Laporan ini, menurut Ray, memperkuat skeptisisme publik terhadap integritas pemerintahan Jokowi.

Meskipun belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas aksi tersebut, Ray menilai bahwa tulisan-tulisan itu adalah ekspresi keresahan publik terhadap berbagai isu selama era kepemimpinan Jokowi.

"Secara hukum, kita tentu harus menunggu bukti yang jelas. Namun, secara politik, publik sudah memiliki daftar panjang kritik terhadap pemerintahan Jokowi," ujar Ray.

Beberapa isu yang disorot Ray meliputi turunnya indeks kebebasan berpendapat, kemerosotan perlindungan HAM, lemahnya pemberantasan korupsi, hingga dinasti politik yang kian mencuat. Selain itu, keputusan pemerintah memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada pembangunan PIK 2 juga dinilai memicu polemik besar.

"Fenomena dinasti politik adalah salah satu warisan paling kontroversial dari pemerintahan ini," tegas Ray. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:gelora.co
Kategori:Kampus
wwwwww