MK Kabulkan Spa Sebagai Layanan Kesehatan, Tapi Tarif Pajak Tetap Setara Hiburan Malam
![]() |
| Ilustrasi Spa (Shutterstock) |
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan para pelaku usaha spa yang meminta pengakuan bahwa spa adalah bagian dari layanan kesehatan tradisional. Namun, MK tetap memberlakukan tarif pajak spa yang sama dengan tempat hiburan seperti diskotek, karaoke, dan klub malam, yakni minimal 40% hingga maksimal 75%.
Putusan ini tertuang dalam perkara nomor 19/PUU-XXII/2024, yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/1). Permohonan ini diajukan oleh sejumlah asosiasi dan pelaku usaha spa, seperti Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan ASTI, dan beberapa perusahaan spa.
Spa: Layanan Berbasis Tradisi Kesehatan
MK menegaskan bahwa spa adalah layanan kesehatan tradisional yang memiliki akar historis dan metode berbasis tradisi lokal. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa istilah spa berasal dari bahasa Latin salus per aquam (sehat melalui air) dan praktik ini telah lama berkembang di Indonesia.
“Spa adalah bagian dari perawatan kesehatan tradisional untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa dengan pendekatan holistik,” ujar MK.
MK juga menilai bahwa menggolongkan spa sebagai hiburan seperti diskotek dan karaoke tidak sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini, menurut MK, dapat menimbulkan persepsi yang salah dan stigma negatif terhadap usaha spa.
Pajak Tidak Berubah
Meski demikian, MK tidak mengubah aturan pajak yang berlaku untuk spa. Dalam putusannya, MK menilai tarif pajak sebesar 40%-75% untuk layanan spa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Pengenaan pajak ini tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua jenis barang dan jasa tertentu. Pajak ini dibebankan kepada konsumen, sehingga pelaku usaha spa tidak terkena pajak ganda,” jelas MK.
MK menolak dalil bahwa tarif pajak tersebut mengancam keberlangsungan usaha spa atau bersifat tidak adil.
Isi Putusan MK
1. Mengabulkan sebagian permohonan, menyatakan bahwa frasa "dan mandi uap/spa" dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 1/2022 bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai "bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional".
2. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Menolak permohonan lainnya, termasuk perubahan aturan pajak untuk spa.
Tantangan bagi Pelaku Usaha
Meski spa diakui sebagai layanan kesehatan tradisional, tarif pajak yang tinggi tetap menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Para pelaku usaha di sektor ini diharapkan dapat terus berinovasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis, meski harus beradaptasi dengan kebijakan perpajakan yang berlaku.
Putusan ini juga membuka peluang diskusi lebih lanjut tentang regulasi perpajakan yang lebih adil bagi sektor layanan kesehatan tradisional di masa mendatang. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | detik.com |
| Kategori | : | Kampus |







