Korlantas Polri Terapkan Sistem Tilang Poin SIM Mulai Januari 2025, Begini Ketentuannya
![]() |
JAKARTA – Sistem tilang berbasis poin resmi diberlakukan untuk pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Januari 2025. Kebijakan ini menjadi langkah baru Korlantas Polri dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Penandaan SIM.
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, menjelaskan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas kini akan tercatat dalam sistem traffic record. “Merit point system mulai diberlakukan Januari ini. Pelanggaran akan memengaruhi poin yang diberikan kepada setiap pemegang SIM,” kata Aan dalam keterangannya, Jumat (3/1).
Poin Awal dan Jenis Pelanggaran
Setiap pemegang SIM akan diberikan 12 poin awal. Poin tersebut akan berkurang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan:
- Pelanggaran Ringan (1 poin): Tidak memakai helm, sabuk pengaman, atau mengangkut orang dengan mobil barang.
- Pelanggaran Sedang (3 poin): Tidak membawa STNK, menggunakan pelat nomor palsu, atau mengabaikan keselamatan pejalan kaki.
- Pelanggaran Berat (5 poin): Melanggar batas kecepatan, tidak membawa SIM, atau kendaraan tidak laik jalan.
- Pelanggaran Kecelakaan (5–12 poin): Mulai dari membahayakan nyawa hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
“Jika pelanggar menyebabkan tabrak lari atau kecelakaan fatal dengan korban meninggal dunia, SIM dapat langsung dicabut,” ujar Aan.
Konsekuensi Akumulasi Poin
Jika poin pemegang SIM mencapai batas tertentu, konsekuensi serius akan diberlakukan:
- 12 poin habis: SIM ditahan sementara hingga menunggu keputusan pengadilan.
- 18 poin tercapai: SIM dicabut permanen berdasarkan putusan pengadilan.
Selain itu, pemegang SIM yang mencapai akumulasi poin maksimal tidak dapat melakukan perpanjangan SIM hingga blokir sementara dicabut.
Dorong Kesadaran Berlalu Lintas
Aan berharap sistem ini dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas. “Sistem ini tidak hanya mencatat pelanggaran, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya berkendara dengan aman,” tuturnya.
Transparansi dalam Sistem Tilang
Implementasi sistem tilang poin menjadi salah satu langkah modernisasi Polri dalam menciptakan pengawasan lalu lintas yang lebih transparan. Dengan penerapan berbasis teknologi ini, setiap pelanggaran tercatat secara otomatis, mengurangi potensi manipulasi di lapangan.
Sosialisasi lebih lanjut akan dilakukan agar masyarakat memahami sistem ini dan dapat mematuhi aturan lalu lintas dengan lebih baik. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | kontan.co.id |
| Kategori | : | Kampus |







