Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
2
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
5 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
3
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
4 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
6
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
3 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Home  /  Berita  /  Rumbai Barat

Sijunjung Pastikan Pekerja Konstruksi Terlindungi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Sijunjung Pastikan Pekerja Konstruksi Terlindungi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
Kamis, 02 Januari 2025 12:16 WIB

SIJUNJUNG – Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengambil langkah strategis untuk memastikan perlindungan bagi pekerja konstruksi melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir. Surat edaran Nomor 600/802/ADM.PEMB-2024 ini menginstruksikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBD.

Surat tersebut menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola jasa konstruksi harus memastikan penyedia jasa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebelum menandatangani kontrak. Selain itu, penyedia jasa diwajibkan menunjukkan bukti pendaftaran proyek ke BPJS Ketenagakerjaan atau bukti setoran iuran jaminan sosial tenaga kerja.

“Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pekerja konstruksi di Kabupaten Sijunjung terlindungi, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan tenaga kerja,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Maulana Anshari Siregar.

Target 100 Persen Kepesertaan

Saat ini, hanya 20% dari proyek yang bersumber dari APBD dan 25 badan usaha pelaksana proyek yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan seluruh 361 proyek konstruksi di Sijunjung dan 82 badan usaha pelaksana dapat terdaftar sebelum akhir tahun 2024.

Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenagakerjaan juga menguatkan kebijakan ini. Pasal 156 mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemberi kerja yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pembatasan akses terhadap layanan publik tertentu.

Kemudahan Melalui Digitalisasi

Maulana menambahkan, program ini juga didukung dengan penggunaan aplikasi e-jakon untuk memudahkan pendaftaran dan mengurangi birokrasi. "Dengan aplikasi ini, proses administrasi lebih cepat dan efisien, sehingga pekerja dapat segera terlindungi," katanya.

Selain itu, penyedia jasa konstruksi juga diminta memasang spanduk atau informasi di lokasi proyek untuk memastikan seluruh pekerja mengetahui bahwa mereka telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan Sesuai Regulasi

Surat edaran ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan kontrak kerja mencantumkan perlindungan pekerja, termasuk keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan jaminan sosial. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengguna jasa juga wajib mengalokasikan dana untuk K3 dan jaminan sosial sesuai ketentuan.

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja konstruksi dan memberikan rasa aman dalam bekerja. “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan hak-hak tenaga kerja terpenuhi dengan baik,” tutupnya. (ant)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Kabar Bertuah, Binawidya, Rumbai Barat
wwwwww