Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen, Berlaku Mulai Awal 2025
![]() |
| Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan usai mengikuti rapat tutup tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). (antara/mentari dwi gayati) |
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai Rabu (1/1/2025). Pengumuman ini disampaikan Presiden setelah rapat akhir tahun di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Kenaikan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Presiden menekankan bahwa kebijakan ini telah dirancang bertahap untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
"Kenaikan PPN dilakukan bertahap sejak April 2022, dari 10 persen ke 11 persen. Kini, sesuai ketentuan undang-undang, tarif 12 persen akan mulai berlaku besok. Langkah bertahap ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, terutama pada inflasi dan daya beli masyarakat," kata Presiden.
Kenaikan Fokus pada Barang Mewah
Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini lebih banyak menyasar barang dan jasa yang masuk kategori mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, motor yacht, dan rumah mewah. Untuk barang kebutuhan pokok dan jasa umum, tarif PPN tetap berlaku seperti sebelumnya, yakni 11 persen.
"Dengan demikian, masyarakat umum tidak perlu khawatir. Barang-barang kebutuhan dasar tetap mendapat perlindungan dari pemerintah," ujar Presiden.
Insentif dan Stimulus Pemerintah
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen diberikan untuk barang pokok strategis seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.
Selain itu, fasilitas bebas PPN tetap diberlakukan untuk barang dan jasa yang memengaruhi hajat hidup masyarakat, termasuk beras, daging, ikan, sayur, jasa pendidikan, jasa kesehatan, listrik, dan air minum.
"Langkah ini penting untuk memastikan kebijakan pajak tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah optimistis bahwa langkah strategis ini akan mendukung upaya pemerataan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan stabilitas daya beli masyarakat. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Kampus |











