Presiden Prabowo: Mark Up Anggaran adalah Perampokan Uang Rakyat
![]() |
| Presiden Prabowo Subianto |
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh pejabat pemerintah agar menghapus budaya penggelembungan anggaran (mark up) yang dikategorikannya sebagai bentuk korupsi. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin.
“Mark up itu perampokan uang rakyat. Kalau proyek Rp100 juta, ya Rp100 juta, tidak boleh dinaikkan seenaknya. Ini harus diakhiri,” tegas Presiden.
Presiden menjelaskan, kebiasaan tersebut menjadi salah satu penyebab besar kebocoran APBN. Untuk itu, dia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan legislatif dan yudikatif, guna menghentikan praktik tersebut.
Digitalisasi melalui e-catalog, e-government, dan govtech telah diterapkan untuk mengurangi potensi manipulasi anggaran. Prabowo memastikan bahwa reformasi ini adalah langkah penting menuju transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
Presiden juga menyebutkan akan mengungkapkan angka pasti kebocoran anggaran pada sidang kabinet mendatang, seraya menekankan perlunya kerja sama semua pihak, termasuk para kepala daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN M. Herindra, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Prabowo mengakhiri arahannya dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah fondasi penting untuk pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Kampus |











