Pakar Hukum: Teknologi AI Solusi Efektif Cegah Mark Up Anggaran
![]() |
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghentikan praktik mark up anggaran yang menjadi sumber kebocoran keuangan negara. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho, mengungkapkan bahwa penerapan teknologi artificial intelligence (AI) dapat menjadi solusi untuk mendeteksi dan mencegah potensi korupsi.
“Digitalisasi melalui e-catalog dan e-government sudah memberikan fondasi yang baik. Namun, dengan AI, risiko korupsi dapat diprediksi secara lebih akurat melalui analisis data real-time, memastikan harga barang atau jasa sesuai standar pasar,” ujar Hardjuno, Senin.
Meski AI menawarkan keunggulan teknologi, Hardjuno menekankan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada integritas pelaku anggaran.
“Teknologi hanyalah alat bantu. Tanpa budaya anti-korupsi yang kokoh, digitalisasi tidak akan efektif. Nilai-nilai integritas harus ditanamkan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga operasional,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran sebagai bentuk pembelajaran bagi publik. “Penegakan hukum yang kuat adalah bagian dari upaya menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Hardjuno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan legislatif, yudikatif, dan aparat dalam memberantas korupsi. Ia optimis bahwa kombinasi teknologi, digitalisasi, dan penguatan budaya anti-korupsi dapat menciptakan tata kelola anggaran yang lebih bersih dan efisien.
“Langkah ini membutuhkan dukungan semua pihak, karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Presiden Prabowo menyerukan kerja sama lintas sektor untuk memberantas praktik mark up dan manipulasi anggaran.
“Kita ingin pembangunan nasional bebas dari kebocoran, dan ini membutuhkan kerja sama semua pihak, baik yudikatif, legislatif, maupun aparat pemerintahan,” tegasnya. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | detik.com |
| Kategori | : | Kampus |











