Pemprov DKI Jelaskan Kepesertaan BPJS Kesehatan Harvey Moeis dan Sandra Dewi Sebagai Penerima Bantuan Iuran
![]() |
| Harvey Moeis dan Sandra Dewi/Ist |
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan klarifikasi terkait status Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, sebagai penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III. Penjelasan ini diberikan setelah muncul perbincangan publik menyusul kasus hukum Harvey yang kini terlibat dugaan korupsi.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa keduanya terdaftar sebagai penerima PBI pada 1 Maret 2018, di masa awal implementasi Universal Health Coverage (UHC) di DKI Jakarta. "Saat itu, kebijakan kami fokus untuk memastikan seluruh warga DKI memiliki akses layanan kesehatan, tanpa melihat status ekonomi secara mendalam," ujar Ani, Minggu (29/12/2024).
Kebijakan Awal dan Target UHC
Ani menyebut, sesuai Pergub Nomor 169 Tahun 2016, penduduk DKI yang memenuhi kriteria administratif seperti memiliki KTP DKI dan bersedia dirawat di kelas III dapat didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran. Langkah ini diambil untuk memenuhi target nasional, yakni mendaftarkan 95 persen penduduk sebagai peserta BPJS Kesehatan pada periode 2017-2018.
“Pada waktu itu, Pemprov DKI menjalankan kebijakan secara luas agar seluruh penduduk, termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi, dapat mengakses layanan kesehatan,” tambahnya.
Revisi Kebijakan untuk Ketepatan Sasaran
Sejak 2020, Pemprov DKI mulai menata ulang data penerima PBI agar bantuan hanya diberikan kepada warga miskin dan kurang mampu. Beberapa langkah yang diambil termasuk integrasi data ke PBI JK yang dibiayai pemerintah pusat, mendorong pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke segmen PPU, dan kampanye “Mandiri Itu Keren” bagi masyarakat mampu.
Pemprov kini juga tengah merevisi Pergub Nomor 46 Tahun 2021 untuk menyesuaikan kriteria penerima bantuan dengan prinsip keadilan. "Kami sedang berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar perlindungan tetap ada tetapi lebih tepat sasaran," tegas Ani.
Kasus yang Memicu Perhatian
Kasus ini mencuat bersamaan dengan penahanan Harvey Moeis atas dugaan korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Status Harvey sebagai penerima PBI memicu diskusi publik terkait pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial.
Pemprov DKI menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pendataan dan menjaga keadilan dalam distribusi bantuan kesehatan. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | gelora.co |
| Kategori | : | Balai Kota |










