Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
14 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
2
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
15 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
3
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
16 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
16 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
17 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
6
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
10 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Home  /  Berita  /  Pasar & Niaga

Pengusaha Desak Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PPN 12 Persen

Pengusaha Desak Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PPN 12 Persen
Minggu, 29 Desember 2024 06:37 WIB

BEKASI – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk menunda penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang direncanakan berlaku mulai Januari 2025. Kebijakan ini dinilai akan memberatkan sektor industri yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga penurunan daya beli masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, menyatakan bahwa meskipun bahan pokok dikecualikan dari kebijakan PPN 12 persen, banyak barang dalam rantai produksi tetap terkena dampaknya. "Kenaikan ini akan mempengaruhi bahan baku, sehingga meningkatkan biaya produksi. Kami menyarankan agar penerapan PPN 12 persen ditunda untuk mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha," ujarnya di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (28/12/2024).

Darwoto juga menyoroti potensi dampak kebijakan ini terhadap konsumsi masyarakat, terutama untuk barang dan layanan premium seperti daging, ikan, buah impor, layanan kesehatan VIP, pendidikan internasional, serta listrik rumah tangga dengan daya 3.600-6.600 VA. "Kenaikan PPN akan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi sektor ekonomi secara luas," katanya.

Ia membandingkan kebijakan ini dengan negara seperti Vietnam, yang baru-baru ini menurunkan PPN dari 10 persen menjadi delapan persen untuk mendukung pemulihan ekonomi. "Sementara negara lain menurunkan pajak untuk mendorong ekonomi, Indonesia malah menaikkan tarif PPN. Ini membuat daya saing industri kita semakin tertekan," tegasnya.

Kenaikan PPN juga dianggap tidak sejalan dengan situasi industri saat ini. Darwoto mencatat, sektor otomotif sedang mengalami penurunan penjualan hingga 30 persen, yang berdampak pada rantai pasok lainnya. "Industri sudah lesu, ditambah lagi dengan beban tambahan dari PPN 12 persen. Ini semakin menyulitkan," ujarnya.

Menurut Darwoto, waktu penerapan kebijakan ini tidak tepat, mengingat pengusaha juga harus menanggung kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen pada 2025. "Kami berharap pemerintah dapat lebih bijak, mungkin menunda penerapan hingga kondisi ekonomi lebih stabil," tambahnya.

Jika pemerintah tetap memberlakukan PPN 12 persen, Apindo meminta agar ada stimulus ekonomi atau kebijakan pendukung lainnya untuk meringankan beban pengusaha. "Kami membutuhkan kebijakan yang dapat memacu pertumbuhan usaha, bukan sebaliknya," pungkas Darwoto.

Kebijakan kenaikan PPN ini diharapkan dapat ditinjau ulang agar tidak menghambat pemulihan ekonomi nasional. Para pengusaha berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi mereka dan mencari solusi bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:republika.co.id
Kategori:Pasar & Niaga
wwwwww