Mensesneg Prasetyo Hadi: Tuduhan Korupsi Harus Berdasar Fakta, Bukan Spekulasi
![]() |
| Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024). (foto: antara/andi firdaus). |
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi rencana Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang akan membongkar dugaan praktik korupsi pejabat tinggi. Prasetyo meminta agar tuduhan tersebut tidak sekadar menjadi spekulasi, melainkan harus didasarkan pada fakta hukum yang jelas.
“Kalau memang ada bukti, sampaikan ke penegak hukum. Semua harus berlandaskan fakta, tidak bisa hanya klaim. Ini negara hukum,” ujar Prasetyo usai menghadiri Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/12/2024).
Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang penuh untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi pelanggaran apa pun jika terbukti. Namun, Prasetyo mengingatkan agar isu korupsi tidak dijadikan alat untuk menciptakan kegaduhan politik. “Tuduhan tanpa dasar justru dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Isu ini mencuat setelah Guntur Romli, Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, melalui unggahan di akun Instagram @gunromli (26/12), menyatakan bahwa Hasto telah menyiapkan serangkaian video berisi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam kasus korupsi. “Video ini jika dirilis akan mengejutkan publik. Bukti-bukti yang ada bisa mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkap Guntur.
Pernyataan Guntur ini langsung memicu perhatian publik, terutama karena disebut-sebut akan menyertakan bukti kuat yang melibatkan nama besar di pemerintahan. Namun, banyak pihak, termasuk Mensesneg, mendesak agar informasi tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum secara resmi.
Prasetyo juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas hukum dan profesionalisme dalam menangani isu sensitif seperti korupsi. "Jika memang ada, jangan hanya melempar opini. Kita harus bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hendra Yusman, menyebut bahwa klaim seperti ini dapat menjadi pedang bermata dua. Jika terbukti, hal ini bisa memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Namun, jika tidak, justru berisiko menjadi senjata balik yang melemahkan kredibilitas pengusungnya.
Hasto sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kapan video tersebut akan dirilis atau apakah langkah hukum akan diambil. Publik kini menunggu kelanjutan dari pernyataan Hasto, yang disebut-sebut akan mengguncang dunia politik Indonesia.
Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melindungi siapa pun yang melanggar hukum. “Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, tetapi harus dengan fakta, bukan sekadar isu yang menyulut polemik,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan di penghujung tahun, menambah dinamika politik nasional yang semakin memanas. Publik berharap isu ini dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi sekadar wacana tanpa kejelasan. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | inilah.com |
| Kategori | : | Cendekia |











