Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Masih Bisa Ditunda, Opsi Perppu dan Revisi UU Bisa Dibahas
![]() |
| Tokoh Gerakan Nurani Bangsa sekaligus Pimpinan KPK Tahun 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas(Tangkapan layar) |
JAKARTA – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025 masih membuka peluang untuk ditunda. Pemerintah memiliki dua opsi utama, yakni melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, menegaskan bahwa Perppu adalah langkah yang bisa diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam situasi tertentu. "Perppu itu memungkinkan untuk menunda kenaikan PPN, tapi harus ada unsur kegentingan yang memaksa," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (28/12/2024).
Erry menjelaskan, Perppu memerlukan kondisi darurat agar dapat diterbitkan. "Kata-kata kuncinya adalah ‘kegentingan yang memaksa’. Jika situasi mendukung, maka langkah ini sah secara hukum," tambahnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa Perppu membutuhkan persetujuan DPR RI dalam waktu tiga bulan. Jika DPR menyetujuinya, Perppu akan menjadi UU, namun jika ditolak, kebijakan tersebut otomatis batal.
Selain Perppu, Erry menyebutkan revisi undang-undang oleh DPR bisa menjadi alternatif untuk menunda kenaikan tarif PPN. Pendapat ini diperkuat oleh tokoh Gerakan Nurani Bangsa lainnya, Lukman Hakim Saifuddin, yang menganggap DPR memiliki kemampuan merevisi UU dalam waktu singkat.
"Pengalaman menunjukkan DPR bisa merevisi undang-undang dalam waktu cepat. Jadi, tanpa harus menerbitkan Perppu, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi melalui langkah ini," ujar Lukman.
Lukman, yang juga mantan Menteri Agama, menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat kelas menengah dan bawah. Menurutnya, kebijakan ini akan menambah beban ekonomi yang saat ini sudah dirasakan masyarakat luas.
"Dampaknya signifikan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang paling rentan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali momentum kenaikan ini," jelas Lukman.
Kenaikan PPN ini sebelumnya menuai kritik dari berbagai pihak yang meminta pemerintah mencari alternatif pendapatan lain, seperti menaikkan pajak bagi orang kaya atau mengoptimalkan pengelolaan pajak yang ada.
Isu kenaikan PPN kini menjadi perhatian publik, dengan harapan pemerintah dapat mengambil langkah bijaksana yang tidak membebani rakyat kecil, tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhan anggaran negara secara berkeadilan. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | kompas.com |
| Kategori | : | Pasar & Niaga |











