Tiga Petinggi Smelter Divonis 5-8 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah
![]() |
JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama lima hingga delapan tahun kepada tiga petinggi smelter swasta atas kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Vonis dibacakan pada Jumat (27/12/2024) oleh Hakim Ketua Tony Irfan.
Pemilik Manfaat CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM), Tamron alias Aon, divonis delapan tahun penjara. Sementara General Manager Operasional CV VIP dan PT MCM, Achmad Albani, serta Direktur Utama CV VIP, Hasan Tjhie, masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Hakim Tony.
Selain itu, pengepul bijih timah, Kwan Yung alias Buyung, juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Keempat terdakwa dikenakan denda, yaitu Rp1 miliar untuk Tamron dan Rp750 juta untuk Albani, Hasan, serta Buyung. Denda tersebut disertai ancaman pidana subsider antara enam bulan hingga satu tahun penjara jika tidak dibayarkan.
Tamron juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,54 triliun, dengan ancaman tambahan lima tahun penjara jika tidak mampu membayar. Ia terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022. Modus yang dilakukan melibatkan pengumpulan bijih timah dari tambang ilegal serta kerjasama dengan smelter swasta. Kerugian negara sebesar Rp300 triliun meliputi kerugian operasional, pembayaran ilegal kepada mitra tambang, dan kerusakan lingkungan.
Tamron juga menggunakan hasil korupsi sebesar Rp3,66 triliun untuk membeli alat berat, obligasi, dan properti, termasuk ruko.
Vonis yang dijatuhkan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya meminta hukuman 14 tahun penjara untuk Tamron dan delapan tahun penjara untuk terdakwa lainnya.
Kasus ini menyoroti peran perusahaan afiliasi seperti CV Sumber Energi Perkasa dan CV Mega Belitung, serta keterlibatan smelter lain seperti PT Refined Bangka Tin dan PT Sariwiguna Binasentosa dalam praktik ilegal tersebut. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Cendekia |











