Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
18 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
2
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
19 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
3
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
20 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
14 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
6
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
21 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Home  /  Berita  /  Kampus

PPN Naik Jadi 12 Persen, Arief Poyuono: Fokus pada Keseimbangan Ekonomi

PPN Naik Jadi 12 Persen, Arief Poyuono: Fokus pada Keseimbangan Ekonomi
Arief Poyuono
Jum'at, 27 Desember 2024 07:37 WIB

JAKARTA - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai tanggapan dari berbagai pihak. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk mendukung penerimaan negara, meskipun memunculkan perdebatan di masyarakat.

"Presiden Prabowo pasti mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Kenaikan ini tidak dilakukan tergesa-gesa, tapi melalui prinsip keadilan dan keberlanjutan," ujar Arief dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (26/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi perpajakan yang sudah dirancang sejak era Presiden Joko Widodo. Arief optimistis kebijakan ini akan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

"Kita pernah melihat kasus seperti pengurangan subsidi BBM, yang awalnya memicu keresahan, tetapi kemudian menciptakan keseimbangan di pasar dan menurunkan angka kemiskinan," paparnya.

Arief mengingatkan agar elite politik tidak memanfaatkan isu ini untuk memperkeruh suasana. "Kita harus mengedukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang kebijakan ini, bukan malah jadi kompor yang memperkeruh keadaan. UU 7/2021 sudah mengatur fleksibilitas tarif PPN di angka 5 hingga 15 persen," jelasnya.

Meski demikian, ia meminta pemerintah memastikan implementasi kebijakan ini dilakukan dengan matang untuk meminimalkan dampak pada masyarakat kecil. "Pemerintah harus memastikan penerapan kebijakan ini tepat sasaran dan tidak membebani rakyat kecil," pungkasnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:rmol.id
Kategori:Kampus
wwwwww