Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
18 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
2
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
19 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
3
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
20 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
21 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
6
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
14 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Home  /  Berita  /  Cendekia

Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Jangan Asumsikan Politis, Buktikan di Pengadilan

Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Jangan Asumsikan Politis, Buktikan di Pengadilan
Jum'at, 27 Desember 2024 09:15 WIB

JAKARTA - Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dosen Universitas Negeri Malang (UM), Dr. Nuruddin Hady, menegaskan bahwa dugaan unsur politis dalam kasus ini harus diuji melalui proses hukum yang transparan di persidangan.

"KPK harus menunjukkan transparansi dan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas, termasuk menangkap Harun Masiku. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik," kata Nuruddin kepada media, Kamis (26/12/2024).

Ia menilai lambatnya penyelesaian kasus Harun Masiku turut memicu persepsi adanya muatan politik dalam kasus Hasto. "Jika KPK bertindak lebih cepat dalam kasus Harun Masiku, persepsi seperti ini bisa diminimalisir," ujarnya.

Menurut Nuruddin, hubungan antara hukum dan kekuasaan sering kali menimbulkan spekulasi politis. Namun, ia menegaskan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum. "Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. Proses hukum yang adil adalah kunci untuk membuktikan integritas penegakan hukum," tegasnya.

Kasus ini bermula dari dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku menjadi anggota DPR. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkap bahwa Hasto diduga aktif dalam upaya pengurusan fatwa MA agar Harun menggantikan Riezky Aprilia di DPR.

Novel Baswedan, eks penyidik KPK, menyebut bahwa usulan menjadikan Hasto tersangka sudah ada sejak 2020, namun tidak dieksekusi pimpinan KPK kala itu. "Sejak OTT di 2020, bukti untuk menjadikan Hasto tersangka sudah ada, tetapi pimpinan KPK saat itu meminta Harun Masiku ditangkap lebih dulu," ungkap Novel, Selasa (24/12/2024).

Kini, di bawah kepemimpinan baru KPK, Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka. Publik menunggu langkah tegas berikutnya untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh dan menjaga integritas lembaga antirasuah tersebut. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:detik.com
Kategori:Cendekia
wwwwww