Harun Masiku Kembali Masuk DPO, Keseriusan KPK Jadi Pertanyaan
![]() |
| Foto Terbaru Harun Masiku yang Diterbitkan KPK (dok istimewa) |
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Harun Masiku, buronan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. Langkah ini menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pengamat yang meragukan efektivitas upaya KPK setelah hampir lima tahun Harun Masiku buron.
Surat DPO terbaru diterbitkan pada 5 Desember 2024, dengan alasan pembaruan foto dan informasi kontak penyidik. KPK menyebut pembaruan ini perlu dilakukan karena personel penyidik kasus Harun pada 2020 sudah tidak bertugas lagi.
“Kami memperbarui DPO ini untuk memastikan data yang kami miliki relevan dengan situasi terkini,” ujar perwakilan KPK dalam keterangannya.
Langkah KPK menerbitkan ulang DPO ini dianggap sebagai respons terhadap tekanan publik, terutama setelah adanya sayembara berhadiah Rp 8 miliar yang ditawarkan politikus Maruarar Sirait untuk menangkap Harun Masiku.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai langkah ini hanya simbolik dan kurang menunjukkan keseriusan KPK.
“Ini langkah reaksioner. Setelah ini, besar kemungkinan kasus ini kembali dilupakan. Polanya sudah berulang,” kata Boyamin, Jumat (6/12/2024).
Ia juga menyerukan agar KPK memperkuat koordinasi dengan Interpol untuk memperluas pencarian Harun, yang diduga bersembunyi di luar negeri.
“Seharusnya KPK lebih agresif dalam bekerja sama dengan aparat internasional, bukan sekadar menerbitkan ulang DPO,” tegas Boyamin.
Eks Penyidik: Tangkap Harun Bukan Hal Sulit
Keraguan juga datang dari mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, yang menilai KPK kurang serius dalam mengejar Harun Masiku.
“Jika benar serius, penangkapan Harun bukanlah hal yang sulit. Masalahnya, ada tanda-tanda bahwa kasus ini dijadikan alat tawar politik,” ujar Praswad.
Ia mengklaim, IM57 Institute—organisasi yang beranggotakan mantan penyidik KPK—siap membantu penangkapan Harun jika diberi mandat resmi.
“Kalau KPK sungguh-sungguh, beri kami surat tugas, kami siap menangkap Harun Masiku. Tapi jangan jadikan ini alat politik,” tegasnya.
Kasus Berlarut-Larut Jadi Cermin Lemahnya Penegakan Hukum
Pelarian Harun Masiku, yang akan memasuki tahun kelima pada Januari 2025, dianggap sebagai salah satu kegagalan besar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Praswad mengingatkan agar kasus ini tidak terus menjadi simbol kegagalan sistem hukum di Indonesia.
“Harun Masiku sudah terlalu lama mendapat perhatian, bukan karena ditangkap, tapi karena terus lolos. Ini harus dihentikan,” tambahnya.
Polemik yang Harus Segera Diakhiri
Langkah terbaru KPK ini memunculkan harapan di tengah skeptisisme publik. Banyak pihak mendesak agar lembaga antirasuah tersebut menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar formalitas yang berulang.
“Tangkap Harun Masiku, hentikan polemik ini. Sudah cukup lama kasus ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi,” tutup Boyamin.
Langkah ke depan akan menjadi ujian besar bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian nasional. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | detik.com |
| Kategori | : | Kampus |











