Demonstrasi Besar di Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol Hadapi Tuntutan Mundur
![]() |
| Aksi demo di Korea Selatan yang menuntut pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol/AFP |
SEOUL – Ratusan ribu warga Korea Selatan memadati jalan-jalan utama di ibu kota pada Sabtu (7/12) dalam aksi protes besar-besaran yang menuntut Presiden Yoon Suk Yeol segera mengundurkan diri. Demonstrasi ini bertepatan dengan sidang parlemen untuk memutuskan nasib pemakzulan presiden setelah kebijakan darurat militer yang kontroversial pekan lalu.
Menurut laporan Yonhap News Agency, jumlah demonstran diperkirakan mencapai 149 ribu orang hingga sore hari, sementara penyelenggara aksi mengklaim lebih dari satu juta warga terlibat dalam protes ini.
Para demonstran dari berbagai latar belakang, termasuk serikat buruh, mahasiswa, dan warga biasa, tumpah ruah di sekitar Majelis Nasional di Seoul bagian barat. Mereka membawa poster dan spanduk yang menuntut Yoon lengser, diiringi dengan nyala lampu ponsel dan lightstick yang menjadi simbol solidaritas dalam protes damai tersebut.
“Pemimpin yang membahayakan demokrasi tidak pantas menjabat!” seru salah satu poster besar yang terlihat di tengah kerumunan.
Darurat Militer Picu Ketidakpuasan Publik
Kemarahan masyarakat memuncak setelah Presiden Yoon memberlakukan darurat militer awal pekan ini. Langkah tersebut, yang pertama kali diambil Korea Selatan sejak 1980, dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akhirnya dicabut hanya dalam waktu enam jam setelah mendapat tentangan keras dari parlemen dan publik.
Seorang pengunjuk rasa, Park Ji-hyun (36), mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk penolakan terhadap otoritarianisme.
“Kami tidak bisa membiarkan langkah seperti ini terjadi lagi. Demokrasi harus dijaga, dan pemimpin yang gagal memahami itu harus pergi,” ujar Park.
Menjelang pemungutan suara di parlemen, Presiden Yoon menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Saya meminta maaf dengan tulus kepada seluruh rakyat Korea Selatan atas kebijakan yang menimbulkan kegelisahan,” kata Yoon sambil membungkuk dalam sebuah konferensi pers.
Namun, pernyataan tersebut tampaknya tidak cukup untuk meredakan kemarahan warga. Sebagian besar demonstran menilai bahwa permintaan maaf itu terlambat dan tidak menyentuh akar persoalan.
Sidang pemungutan suara pemakzulan di parlemen menjadi penentu nasib Presiden Yoon di tengah tekanan yang semakin besar. Jika parlemen mendukung pemakzulan, kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan secara hukum.
Sementara itu, aksi massa yang terus berlanjut menjadi pengingat bahwa rakyat Korea Selatan tidak akan tinggal diam dalam menghadapi tindakan yang dianggap melanggar prinsip demokrasi. Demonstrasi ini menegaskan suara rakyat sebagai kekuatan utama dalam menjaga keadilan dan pemerintahan yang transparan. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | rmol.id |
| Kategori | : | Kuliner |











