Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Susuri Gang Samping BRI Sukaramai Pekanbaru, Polisi Amankan Pria dan Wanita Positif Narkoba
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Susuri Gang Samping BRI Sukaramai Pekanbaru, Polisi Amankan Pria dan Wanita Positif Narkoba
2
Sisir Empat Kelab Malam Pekanbaru, Satpol PP Riau Periksa Ketat Izin Usaha dan Pengunjung
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Sisir Empat Kelab Malam Pekanbaru, Satpol PP Riau Periksa Ketat Izin Usaha dan Pengunjung
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PKS Desak Pertamina Realisasikan Zona Penyangga Depo Plumpang

PKS Desak Pertamina Realisasikan Zona Penyangga Depo Plumpang
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: Istimewa)
Rabu, 15 Maret 2023 11:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sambil menunggu solusi permanen terkait pemindahan Depo Terminal Plumpang pasca kebakaran, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendukung agar Pertamina segera membangun buffer zone (zona penyangga) antara areal Depo dengan pemukiman penduduk.

Hal ini penting, karena daerah penyangga berfungsi sebagai pelindung untuk menjaga keamanan penduduk atas operasi depo pertamina tersebut. Sebab, kita tidak ingin kasus yang menelan korban cukup banyak ini berulang kembali di masa-masa yang akan datang.

"Konsep zona penyangga ini harus segera dimatangkan dan direalisasikan Pertamina, paling tidak selama warga yang rumahnya terbakar masih dikontrakkan," kata Mulyanto.

Sementara itu, rencana pemindahan lokasi Depo Terminal Plumpang perlu segera diputuskan Pemerintah. Tentunya keputusan tersebut didasarkan pada hasil kajian dan perhitungan yang seksama, baik secara teknis, sosial maupun ekonomi.

Secara kasar, mengingat keberadaan Depo yang di tengah-tengah pemukiman penduduk, maka memang sudah sepantasnya kalau Depo Pertamina Plumpang ini dipindah ke tempat yang lebih aman, seperti yang diusulkan Wapres, yakni di wilayah Pelindo.

Mulyanto juga minta kepada Pertamina untuk tidak terbawa pada isu politik di balik pemindahan lokasi depo tersebut. Mengingat akhir-akhir ini diskusi soal tersebut sarat dengan muatan-muatan politis. Pertamina harus melaksanakan kajian secara obyektif dan rasional terkait dengan keamanan masyarakat serta aspek teknis, sosial dan ekonominya.***

wwwwww