Cara Ini Bisa Bikin Pemda Cepat Realisasikan APBD

JAKARTA - Dirjen (Direktur Jenderal) Bina Keuda (Keuangan Daerah) Kemendagri Agus Fatoni dalam siaran resmi, Senin (6/2/2023), memberi jurus jitu agar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa terealisasi sejak awal tahun.

Pertama, kata Agus sebagaimana dikutip GoNEWS.co, "Lakukan pengadaan dini dimulai bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD."

Baca Juga: Mendagri minta siap-siap Kecamatan Jelang Nataru 

Baca Juga: 100 Pulau Dilelang, Mendagri Tito Bilang Dari Pada Kosong Mending Dijual 

"Kedua, melakukan percepatan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga. Ketiga, percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Keempat, penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa menggunakan tahun anggaran," jelas Fatoni.

Kelima, tambah Fatoni, percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Keenam, pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Ketujuh, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa. Kedelapan, pembentukan tim monitoring dan evaluasi, baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan rapat secara periodik. Kesembilan, pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Kesepuluh, percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Baca Juga: Legislator NTT Minta UU Wajibkan APBD Berkontribusi pada Pariwisata 

Baca Juga: Akhir Tahun, APBD Mengendap di Bank Tembus Rp278 Triliun 

"Selanjutnya, melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Kemudian, mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Terakhir, meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK," pungkas Fatoni.

Jurus jitu percepatan realisasi APBD ini juga disampaikan Agus Fatoni dalam saat mengasistensi APBD Kota Sorong di Papua Barat, Jumat (3/2/2022), lalu.***