Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
Nasional
11 jam yang lalu
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
2
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
Nasional
13 jam yang lalu
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
3
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
Nasional
13 jam yang lalu
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
4
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Nasional
12 jam yang lalu
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
5
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
Nasional
10 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
6
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Nasional
10 jam yang lalu
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Home  /  Berita  /  Parlemen

Desakan Pencopotan Kepala BRIN Serius, Nasdem Minta KPK dan BPK Turun Tangan

Desakan Pencopotan Kepala BRIN Serius, Nasdem Minta KPK dan BPK Turun Tangan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto. (Foto: Istimewa)
Sabtu, 04 Februari 2023 23:37 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Desakan pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko serius disampaikan Komisi VII DPR RI sebagaimana hasil rapat Komisi pada Senin (31/1/2023).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menelusuri dugaan penyelewengan anggaran BRIN Rp 800 miliar yang hanya terealisasi Rp 100 miliar.

"Tahun anggaran 2022 hanya terealisasi kurang lebih Rp 73 sekian miliar saja. Tidak ada 10 persen. Lantas Rp 700 miliar yang lain ke mana?” kata Sugeng dalam keterangannya, Sabtu (4/2/2023).

Tak hanya kepada KPK, Komisi VII DPR juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit alokasi anggaran BRIN. Pasalnya dugaan penyelewengan anggaran BRIN sangat jelas dan Tri Handoko tidak mempu menjelaskan kepada DPR.

“Kami minta audit BPK. Kami ini tahu bahwa bangsa ini juga sedang tidak kaya rayalah dari sisi anggaran. Kita tahu ada refocusing-refocusing sangat bikin empati,” pungkasnya.***

wwwwww