Ini Kata Kemenkes Soal Sistem Data Covid-19

JAKARTA - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes RI sekaligus Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi dalam lansiran BBC Indonesia mengklaim, data kematian akibat Covid-19 yang dilaporkan pemerintah pusat sudah diverifikasi dan tidak ada yang dihilangkan.

Nadia menjelaskan, beberapa pemerintah daerah memasukkan jumlah orang yang diduga kuat meninggal karena Covid-19 namun hasil tesnya belum keluar, disebut probable ke dalam data kematian. Sedangkan pemerintah pusat hanya mencatat kematian yang sudah dikonfirmasi positif Covid.

Setelah ada konfirmasi positif dari tes di laboratorium barulah kematian tersebut masuk data pemerintah.

Nadia menjelaskan kepada GoNEWS.co, sistem pelaporan menggunakan national all record. Setiap daerah melaporkan perubahan data secara berjenjang ke pemerintah pusat.

"Menggunakan sistim informasi yang secara elektronik dilaporkan berjenjang," terang Nadia, Kamis (22/7/2021).

Sebelumnya, sekelompok relawan pemantau Covid-19 yang disebut dengan nama Lapor Covid-19 mengkritisi kesahihan data Covid-19 di Indonesia termasuk perbedaan data antara pusat dan daerah.

Ko-inisiator dan anggota tim data Lapor Covid-19, Ahmad Arif dalam lansiran BBC Indonesia mengungkapkan, sampai tanggal 16 Juli 2021 ada selisih 18.747 kasus antara data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan dengan akumulasi data dari pemerintah daerah.

Ini baru data kabupaten/kota ke pusat. Belum lagi data yang under-reported dari komunitas ke kabupaten/kota.

Misalnya, tanggal 18 Juli lalu, data Pemprov Jawa Timur menunjukkan tidak ada orang yang meninggal karena Covid-19 di Surabaya dan Malang.

"Itu tidak mungkin. Laporan yang kami terima dari salah satu rumah sakit di Surabaya ada 62 orang yang meninggal, 30 diantaranya di IGD. Ini baru dari satu RS," kata Arif.***