Kementerian Ini, Tujuh Tahun Berturut-turut Pertahankan Opini WTP BPK

JAKARTA - Kemendagri selama 7 tahun berturut-turut mampu meraih dan mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

"Alhamdulillah, ini 7 kali berturut-turut dengan opini wajar tanpa pengecualian," kata Mendagri Muhammad Tito di Jakarta, Selasa (29/6/2021), sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Diakui Mendagri Tito, menyusun penganggaran dan merealisasikannya di tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 merupakan pekerjaan yang tak mudah. Terlebih, pandemi juga berdampak pada terkontraksinya sektor ekonomi sehingga membuat pemerintah melakukan penghematan di berbagai aspek.

"Ini tentu berpengaruh kepada upaya pencapaian kinerja program yang ada. Termasuk BNPP juga dirasionalisasi. Nah, kita berusaha untuk membuat skala prioritas kegiatan-kegiatan," ungkapnya.

Mendagri juga menyebut, pihaknya terus menggenjot kinerja dan program prioritas ditengah keterbatasan dan pembatasan aktivitas. Bukan hanya sekedar perubahan skala prioritas, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan belanja. "Karena di tengah situasi pandemi Covid-19, ketika ekonomi juga terkontraksi maka belanja pemerintah menjadi belanja utama dalam rangka untuk survive-nya ekonomi," imbuhnya.

Untuk itu, dalam berbagai kesempatan Ia terus menekankan agar komponen di lingkungan Kemendagri untuk terus menggenjot realisasi belanjanya. Upaya itu terbukti berhasil dengan didapatnya penghargaan nomor 1 terbaik untuk pagu sedang bagi Kementerian/Lembaga, dengan realisasi belanja di atas 98%, dan untuk BNPP sebesar 95%. Selain taat norma, hal ini juga menyiratkan bahwa Kemendagri memiliki sistem pengawasan internal yang berjalan cukup baik.

"Bagi Kemendagri, opini sangat mendukung, pertama bagi Kemendagri dan BNPP sendiri, artinya kita comply (patuh) dan kita taat asas pada norma dan aturan yang berlaku," tukasnya.***