Kemendagri dan KPK Bekali Kepala Daerah 'Jebolan' Pilkada 2020 Mental Anti Korupsi

JAKARTA - Kemendagri RI bersama KPK RI menggelar pembekalan anti korupsi terhadap bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak Tahun 2020.

Turut serta dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri dari ujung maya pada Kamis (10/6/2021). Rangkaian acara ini sendiri berlangsung sejak 7 Juni dan akan ditutup pada 11 Juni, hari ini.

Firli menegaskan dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah hendaknya berani menolak tekanan dari donatur mereka di Pilkada lalu. Data KPK menyebut 82,3% kontestan Pilkada 2020 mengaku didanai donatur.

"Kepala Daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," kata Firli sebagai dikutip dari siaran Puspen Kemendagri.

Sejauh ini, kata Firli, KPK telah menangani tak kurang dari 235 orang Eselon I/II/III, 129 orang walikota/bupati dan 21 orang Gubernur. Modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus).***