Gus Jazil Sayangkan Banyak Calon di Pilkada 2020 Abaikan Protokol Kesehatan

JAKARTA - Proses pendaftaran calon kepala daerah (cakada) ke KPUD yang telah berlangsung beberapa hari lalu bisa dikatakan meriah. Cakada yang mendaftarkan diri tidak datang sendirian, melainkan diantar oleh partai pengusung dan pendukungnya, bahkan massa yang mengantar jumlahnya sampai ratusan hingga ribuan orang.

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan sikap masyarakat yang tidak waspada terhadap pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum bisa dijinakkan.

"Mereka menggunakan masker namun, karena berkerumun dalam jumlah ratusan, bahkan ribuan orang, pastinya risiko yang ditimbulkan sangat besar," ujar Jazilul Fawaid dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tahu mereka yang berkerumun mengerti protokol kesehatan, yakni selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan dengan menggunakan sabun.

"Namun karena terlalu bersemangat dalam berpilkada, mereka mengabaikan dan melalaikan protokol kesehatan," ungkap Jazilul.

Menurutnya, hal tersebutlah yang bisa menyebabkan angka penularan Covid-19 semakin tinggi. Buktinya, ada 37 cakada yang dinyatakan positif terkena Covid-19 dan jumlah itu bisa terus bertambah.

"Penularan Covid-19 tanpa pandang bulu, pastinya tidak hanya cakada yang terkena, orang-orang yang di sekelilingnya atau pendukungnya pastinya juga ada yang tertular," tuturnya.

Jazilul Fawaid mengingatkan ada aturan yang bisa dijadikan acuan dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Disebutkan aturan itu ada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2020 Tentang Pilkada Dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

"Aturan itu tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) hingga (3)", ujarnya.

Menurutnya, aturan-aturan tersebut didukung dengan Inpres No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Aturan-aturan itulah yang seharusnya dijadikan dasar dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19," imbuh Jazilul.

Bagi pelanggar protokol kesehatan, menurut Jazilul Fawaid sudah ada sanksi bagi mereka. Ia mencontohkan di Jakarta dan beberapa kota lainnya bagi yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, dikenai sanksi sosial seperti membersihkan jalan.

"Ada yang didenda dengan uang. Sanksi seperti itu diberikan kepada semua yang telah melanggarnya, termasuk cakada," imbuhnya.

Hal-hal seperti itulah yang, menurutnya, perlu ditegakkan di tengah masyarakat, apalagi saat pilkada, yang potensi orang berkerumun, beraktivitas, dan melakukan lalu lalang sangat besar.

"Aturannya terbilang sudah ada dan kuat, tinggal kita mau menegakkan atau tidak," ujarnya.

Agar pandemi bisa dikendalikan, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu berharap kejadian-kejadian seperti proses pendaftaran cakada yang melibatkan banyak orang namun abai terhadap protokol kesehatan tidak terulang.

"Semua harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tidak hanya cakada, tim sukses dan pendukungnya juga harus melakukan hal yang sama," pungkasnya.***