RUU Ciptaker Kena Semprit Lagi, Kali Ini soal Iklan Rokok dan Miras

JAKARTA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sukamta menyatakan, perubahan yang dilakukan RUU Cipta Kerja terhadap UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, bertentangan dengan semangat UU Penyiaran itu sendiri.

Khususnya, kata Sukamta, kepada wartawan parlemen, Rabu (9/9/2020), perubahan di RUU Ciptaker itu "bertentangan dengan tujuan penyiaran, yaitu untuk memperkukuh integrase nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia,".

Di antara perubahan yang dimaksud Sukamta, anta lain; dihapusnya sanksi pidana larangan iklan rokok, minuman keras dan zat adiktif; diubahnya perizinan siaran untuk radio dan televisi dari kementerian menjadi pemerintah; menghapus perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutannya; dan menghapus syarat izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran berlangganan.

Terkait penghapusan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutannya, kata Sukamta, pengontrolan terhadap dunia penyiaran akan semakin sulit dilakukan.***