Cegah Klaster Baru Covid-19, Kemendagri Dorong Peserta Pilkada Tandatangani Pakta Integritas

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyarankan, agar para bakal pasangan calon (Paslon) beserta pimpinan partai politik (parpol) pengusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

Pakta Integritas yang dimaksud Mendagri, "bukan hanya pakta siap menang dan siap kalah seperti yang ada selama ini. Tapi (Pakta Integritas) patuh kepada semua ketentuan peraturan Pilkada, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan patuh kepada protokol Covid-19,".

Hal itu disampaikan Mendagri pada saat memberikan keterangan pers setelah Rapat Terbatas bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu melalui konferensi video pada Selasa, (8/09/2020).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengemukakan, hal tersebut dikemukakan Mendagri lantaran adanya beberapa titik rawan dalam tahapan Pilkada yang tengah berlangsung.

"Di antaranya pada saat penetapan pasangan calon pada 23 September 2020 mendatang. Bagi bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat, bila tidak diingatkan, akan terbawa euforia sehingga berpotensi menggelar arak-arakan. Sedangkan bagi bakal paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan kecewa dan berpotensi menggelar aksi protes. Untuk itu, Mendagri mengimbau agar tidak boleh terjadi aksi anarkis dan pengumpulan massa,". 

"Mereka (mesti) disalurkan melalui proses hukum, yaitu boleh melakukan gugatan sengketa," ujar Benni Mengutip pernyataan Mendagri Tito.

Dalam kesempatan tersebut, papar Benni, Mendagri juga meminta bantuan media massa untuk menyosialisasikan Peraturan KPU yang berkenaan dengan protokol kesehatan, khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang telah diundangkan pada 1 September 2020 lalu.

"Para kontestan dan masyarakat pemilih diharap benar-benar mendapat informasi dan edukasi yang maksimal untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga pada saat pemungutan suara," jelas Benni dalam sebuah pernyataan resmi.

Bagi setiap daerah, arahan Mendagri Tito, "Perda dan Perkada bisa menjadi dasar dari Satpol PP dan Polri untuk bertindak," atas setiap pelanggaran protokol kesehatan.***