Ada Margin untuk Birokrasi di Bansos Non Tunai, Ace Akui 'Cash Transfer' Lebih Ideal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Tb. Ace Hasan Syadzily menyatakan, pihaknya akan mencoba melakukan evaluasi terhadap bantuan sosial non tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jenis bantuan ini perlu dilihat efektivitasnya.

Bagaimana pun, kata Ace, bantuan-bantuan sosial itu harus dapat menghidupkan ekonomi-mendorong produktivitas ekonomi, masyarakat sampai pada level yang paling bawah. "Dengan cara misalnya, kalau pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk cash transfer,".

Dengan model bantuan tunai, kata Ace kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2020), "maka nanti masyarakat membeli kebutuhannya di lingkungan tempat tinggal mereka sehingga perekonomian lingkungan masyarakat di situ bisa hidup kembali,".

"Idealnya, saya menginginkan begitu," kata Ace.

Sejalan dengan itu, lanjut Ace, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar setiap kebijakan dan program untuk masyarakat bisa tepat sasaran.

"Kami mendorong, (ke depan, red) agar proses pendataan bisa langsung dari Desa ke Pusat (Pusdatin Kemensos, red)," kata Ace.

Sebelumnya, Kepala Dewan Penasehat Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA), Faisal Basri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2020), mengungkap ada margin harga komponen bantuan non tunai. Margin berkisar 20 persen disebut untuk birokrasi penyelenggaraan bantuan non tunai tersebut.

Dalam kesempatan itu Faisal menyarakan agar bantuan untuk masyarakat diberikan dalam bentuk tunai dan cukup satu jenis bantuan. Dengan bantuan tunai yang diterima oleh rekening pribadi masyarakat, maka kebocoran dana dan tumpang tindih penerima bantuan bisa dihindari.***