Buntut Penyerangan Mapolsek, Komisi I DPR Desak Lakukan Perubahan Sistem Pendidikan Tentara

JAKARTA - Komisi I DPR merasa 'dongkol' terkait informasi hoaks dari seorang oknum TNI berinisial MI, atas insiden Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/8/2020) kemarin.

Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding mendesak, oknum TNI yang diduga terlibat penyerangan Mapolsek Ciracas harus diproses secara hukum. "Pada prinsipnya kejadian yang terjadi di Polsek Ciracas itu harus diusut tuntas dan diproses secara hukum, dan semua yang terlibat entah dari mana saja, termasuk oknum-oknum TNI kalau ada, itu harus dihukum," ketus Karding saat dihubungi wartawan, Minggu (30/8/2020).

Politikus PKB ini juga mendorong perubahan pada sistem pendidikan di institusi TNI, untuk mencegah peristiwa sama berulang. Diketahui, penyerangan serupa pernah terjadi di Mapolsek Ciracas pada 2018 lalu. "Terutama mengubah cara pikir tentara. Jadi perasaan merasa 'jago' itu harus segera dihilangkan," desak Karding.

Tak hanya itu, kata Karding, anggota TNI juga harus diberikan kanal khusus untuk menyalurkan energinya. "Karena kan banyak di antara mereka kalau dari tugas fungsi bisa bekerja kalau ada perang atau ada bencana atau program-program yang tidak seperti biasanya," harap Karding.

Meski disatu sisi, Karding menyadari tingkat kesejahteraan para tentara saat ini masih jauh dari ideal. Menurutnya, masalah ini juga pemicu kekerasan. "Apalagi kalau melihat teman-teman polisi yang tingkat kesejahteraannya lebih baik. Misalnya kalau disejajarkan itu Polres sama Danrem itu kalau lihat gaya hidup mereka itu sangat jauh, kecemburuan-kecemburuan seperti itu juga harus dieliminasi. Salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan teman-teman TNI," tandas Karding.

Sementara itu anggota Komisi I DPR lainnya, Dave Laksono meminta TNI dan Polri mmmerumuskan cara meredam konflik setelah penyerangan Markas Polsek Ciracas. Politikus Golkar ini menilai, upaya di tingkat elite TNI dan Polri untuk meredam konflik, pada kenyataanya belum bisa meredam gejolak di akar rumput.

"Jadi harus diurut masalahnya, agar di akar rumput tidak terulang kembali. Misalnya rutin kegiatan bersama antara TNI dan Polri. Sehingga tidak ada miskomunikasi lagi," kata Dave.

Dave juga meminta hasil penyelidikan dan penyidikan dibuka secara transparan ke publik. Menurutnya, hal ini bisa meredam kecurigaan di antara kedua lembaga.

Kedepannya, Dave menyatakan akan mempertanyakan peristiwa Polsek Ciracas yang diserang 100 orang tak dikenal itu dalam rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun sayang, ia belum bisa memastikan jadwal rapat, tapi menyebut akan digelar dalam waktu dekat.

"Mereka kan sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nanti kita minta hasilnya juga kita minta apa tahapan supaya enggak terjadi lagi," tandas Dave.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyampaikan, awal mula terjadinya pengerusakan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, hingga pembakaran Polsek Ciracas dipicu oleh pengakuan palsu anggota TNI berinisial Prada MI.

"Dari hasil investigasi untuk sementara dari handphone yang bersangkutan menyampaikan di grup angkatannya 2017 dari Tamtama menyampaikan yang bersangkutan itu adalah dikeroyok, bukan kecelakaan tunggal," tutur Dudung saat konferensi pers, Sabtu (29/8).

Menurut Dudung, saat di lokasi kejadian Dandim 0505/JT Kolonel Inf Rahyanto Edy Yunianto pun menerangkan bahwa peristiwa yang sebenarnya adalah kecelakaan tunggal. Namun informasi itu malah membuat massa semakin marah.

"Dandim di lokasi dia menyampaikan bahwa Prada MI ini betul-betul kecelakaan tunggal dan mereka nggak terima informasi dari Dandim tersebut, dan mereka melarikan diri menuju ke Polsek Pasar Rebo melakukan pengerusakan dan lanjut ke Polsek Ciracas," jelas dia.

Dudung mengatakan telah memeriksa Prada MI di rumah sakit untuk mendapatkan keterangan yang valid. Berdasarkan hasil CCTV, visum, dan pengakuan Prada MI, benar bahwa kejadian yang sebenarnya adalah kecelakaan tunggal.

"Dari beberapa anggota yang melakukan pengerusakan tersebut, baik kepada sekitar masyarakat karena mereka mencari siapa pelaku pengeroyokan. Kemudian informasi berkembang lagi si pelaku pengeroyokan ada di Polsek, padahal sebetulnya tidak ada sama sekali dan tidak ada kaitanya dengan kepolisian karena kepolisian pun saat kejadian itu tidak ada di tempat, tapi dari CCTV yang bersangkutan kecelakaan tunggal," pungkasnya.***