Membaca 'Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya'

JAKARTA - Indonesia telah memasuki resesi teknikal, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada faktor sangat mendasar yang perlu dilakukan upaya lebih serius oleh pemerintah yaitu terkait turunnya konsumsi rumah tangga.

Hal itu disampaikan, Anggota komisi XI fraksi partai Golkar DPR RI, Muhammad Misbakhun dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

"Konsumsi rumah tangga itu mengalami konstraksi 5,51%, padahal kontribusinya pada PDB sangat besar (yakni 57%, red)" kata Misbakhun.

Di fase kesulitan krisis seperti saat ini-di mana sektor-sektor ekonomi mengalami kontraksi dan penuruan, kata Misbakhun, konsumsi ini sebenarnya yang menolong Indonesia untuk tidak jatuh terlalu dalam. Pemerintah harus menyelamatkan kelompok kelas menengah rentan, baik itu dari sisi usaha maupun secara individual.

Karenanya, kata Misbakhun sejak lama dirinya mengusulkan agar pemerintah berani menanggung beban-beban ekonomi masyarakat termasuk hutangnya (baik individual maupun sisi usaha), agar uang cicilan masyarakat bisa dipakai untuk membangun agregat demand baru yang selama ini tergerus.

Persoalan dari mana sumber uangnya, Misbakhun berpendapat, pemerintah bisa menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh BI.

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun yang juga menekankan perlunya kualitas dari predikat-predikat hebat yang ada. Dirinya mengakui, "saya bukan anggota DPR terbaik sedunia sehingga belum kelas untuk mengkritik menteri terbaik sedunia (Menkeu Sri Mulyani, red)".

Pandangan senada disampaikan juga oleh Anggota Komisi XI fraksi partai PKS DPR RI, Ecki Awal Muharram. Pemerintah dinilai perlu membalik sudut pandang dari memprioritaskan penyelamatan lokomotif ekonomi (usaha skala besar, red) ke penyelamatan sektor bawah yakni UMKM dan sektor informal.

"Ini ada kekosongan karena pemerinah fokus ke yang lokomotif tadi. Coba dibalik!" kata Ecki yang hadir secara virtual.

Perspektif serupa juga disampaikan Direktur Risert CORE Pieter Abdullah. Ia mengutip data perbankan di OJK yang menyebut bahwa tabungan yang bernilai Rp 100 juta ke bawah terus mengalami penurunan saldo, sementara tabungan yang bernilai di atas itu terus mengalami peningkatan saldo.

Resesi, menurut Pieter, bukanlah kesalahan siapapun bahkan pemerintah sendiri, karena resesi adalah konsekuensi dari pandemi. Yang penting adalah, kebijakan yang tepat dalam menghadapi resesi.

Menilik kebijakan bantuan sosial untuk masyarakat yang nominalnya mungkin tak cukup dan penyalurannya mungkin tak cepat, serta pinjaman/kredit untuk sektor UMKM, menurut Pieter hal ini tidak tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan dunia usaha.

Pieter mengatakan, yang dibutuhkan sektor menegah-bawah sekarang adalah peran pemerintah untuk mengurangi beban-beban ekonomi dalam hal ini arus kas mereka, dan bukan dengan memberi beban baru melalui pinjaman.***