Wakil Ketua MPR RI: Belajar Keteladanan dari Berbagai Gerakan Sosial Rakyat

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan kembali agar Pemerintah meneladani gerakan dua Prajurit TNI AL asal Maumere. Keduanya  dengan ikhlas menyumbangkan gaji dan THR-nya untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur. 

Bukan hanya di Maumere, prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gajinya untuk biaya pembuatan alat pembersih uang agar bebas dari virus Corona. Alat ini disumbangkan kepada masyarakat yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Juga ada Prajurit TNI di Jawa Tengah yang rela berkeliling membagikan sembako gratis kepada masyarakat miskin dari uang gajinya. 

Berbagai gerakan yang lahir dari keikhlasan rakyat, organisasi masyarakat dan Partai Politik seperti Partai Demokrat sudah memberikan sumbangan kepada Rakyat Rp 191 Milliar harus menjadi teladan kita bersama dengan uang pribadi mereka membantu Rakyat secara ihlas.

Bagaimana dengan Pemerintah ?Dengan menggunakan uang rakyat yang diambil dari APBN yg sudah dianggarkan lagi mencapai angka Rp.677.2 triliun, ternyata belum maksimal, belum terdistribusi merata.

Wakil Ketua MPR berpesan kepada pemerintah agar menunjukkan teladan dan keterbukaan dalam mengelola anggaran dan bangsa yang besar ini. Beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah. Iuran BPJS yang telah dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung (MA) kembali dinaikkan oleh Pemerintah.

Catatan lain, harga premiun BBM tetap artinya Pemerintah mengambil keuntungan dari Rakyat karena harga minyak mentah dunia sangat tertekan sehingga sejumlah negara menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai 50 persen.Kebijakan listrik katanya memberikan potongan sampai 50% tapi belum merata bahkan tarif listrik golongan lainnya dinaikkan sangat luar biasa tingginya sampai 300% secara sepihak tanpa sosialisasi.

Demikian juga dengan potongan gaji pegawai dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% yang dilakukan pemerintah di tengah ketidak pastian dan kontraksi ekonomi Rakyat akibat Covid 19.

Stimulus ekonomi UMKM yang digelontorkan Pemerintah juga belum dirasakan masyarakat secara maksimal dan merata. Angkanya yang mencapai Rp.70,1 triliun.

Bantuan sosial yang tidak merata dan salah sasaran bahkan memicu perselisihan baru di tengah masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok di perkotaan pun mulai naik disebabkan distribusi pangan dari desa terganggu. Tax ratio dinaikkan dan utang yang mencapai angka diatas Rp.6.316 trilun atau hampir 35% dari PDB . Sementara itu pengangguran dan kemiskinan semakin meroket tajam di tengah kesulitan masyarakat akibat Pandemi Covid-19.

Wakil Ketua MPR RI mengingatkan kepada pemerintah memperhatikan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33. Bahwa semua kebijakan pemerintah harus diarahkan semata-mata demi kemakmuran rakyat. Pemerintah harus lebih peka, teliti, dan memperhatikan defisit APBN semakin melebar mencapai 6,34 persen atau Rp.1.039,2 triliun. Apakah Defisit yang sangat besar ini untuk pembiayaan stimulasi ekonomi Rakyat ? kalau ya Kenapa Pemerintah masih tega Rakyat jadi sumber utama pendapatan?? Sementara Rakyat di semua golongan menjalani kualitas kehidupan semakin menurun bahkan menjerit kesulitan.***