Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
15 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
15 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
15 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
17 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Harapan Besar Komisi III pada Dirjen Pemasyarakatan yang Baru

Harapan Besar Komisi III pada Dirjen Pemasyarakatan yang Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry. (Foto: Ist.)
Senin, 11 Mei 2020 14:43 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menyatakan, masalah di Lapas merupakan masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Karenanya, Ia menaruh harapan besar kepada Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Irjen. Pol. Reynhard Saut Poltak Silitonga.

"Sebagai Dirjen Lapas pertama yang memiliki latar belakang sebagai penegak hukum, Komisi III tentunya memiliki ekspektasi besar terhadap kinerja Anda ke depan. Kami akan menunggu gebrakan dan inovasi dari Saudara," kata Herman dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual antara Komisi III DPR dengan Dirjen Pemasyarakatan, Irjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga, Senin (11/05/2020).

Politikus asal Nusa Tenggara Timur ini juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan betul-betul mengevaluasi kriteria narapidana yang dikeluarkan lewat program Asimilasi dan meningkatkan pengawasan terhadap mereka. Seperti diketahui Kemenkumham tercatat sudah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi dalam upaya simultan pencegahan penyebaran virus Corona/Covid-19 di Indonesia.

"Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat," kata Herman.

Petugas Balai Pemasyarakatan, lanjut Herman, juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. "Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan ini, Bapas harus meminta bantuan dan bekerjasama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya, begitu juga dengan jajaran Forkopimda,".

Sebagai pengingat, kebijakan pemerintah mengeluarkan ribuan narapidana ini memang sempat menjadi polemik. Catatan Komisi III, sebanyak 93 orang (0,23 persen) diantara narapidana yang dikeluarkan itu, kembali tertangkap melakukan tindak pidana.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Cendekia, Kampus
wwwwww