Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
5 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
5 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
5 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
7 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
5
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
17 menit yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Herman Herry Dukung KPK Awasi Rp 405, 1 Triliun Anggaran Penanggulangan Covid-19

Herman Herry Dukung KPK Awasi Rp 405, 1 Triliun Anggaran Penanggulangan Covid-19
Ketua Komisi III, Herman Herry. (Foto: Ist./Komti)
Rabu, 29 April 2020 15:25 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan Corona/Covid-19.

"KPK harus berperan aktif melakukan pengawasan. Seperti kita ketahui jumlah anggaran penangangan Covid-19 oleh pemerintah sangat besar yaitu mencapai Rp 405 Triliun," kata Herman kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Optimasi pengawasan, dinilai mesti lebih ditekankan dari sekedar penindakan setelah terjadi kesalahan penggunaan anggaran tersebut.

Karenanya, kata Herman, "koordinasi antara KPK dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperkuat agar alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bisa dimonitor sejak awal,".

"Selain itu, KPK juga mesti memetakan dan mengantisipasi titik-titik yang rawan terjadi penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga konflik kepentingan terkait penggunaan angaran ini," ujarnya.

Herman juga berharap KPK memperkuat sinergi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya terkait pemberantasan korupsi. Tidak hanya dengan Kepolisian dan Kejaksaan tetapi juga LKPP, BPK, dan BPKP.

"Pemberantasan korupsi tentu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, butuh kerjasama yang sinergis antara sesama lembaga penegak hukum," ujar Herman.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Cendekia, Parlemen, GoNews Group
wwwwww