Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
Nasional
11 jam yang lalu
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
2
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
Nasional
9 jam yang lalu
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
3
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
Nasional
11 jam yang lalu
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
4
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Nasional
10 jam yang lalu
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
5
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
Nasional
8 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
6
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Nasional
8 jam yang lalu
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Home  /  Berita  /  Balai Kota

Politikus PKB: Bubarkan Saja Stafsus Milenial, Tidak Ada Faedahnya

Politikus PKB: Bubarkan Saja Stafsus Milenial, Tidak Ada Faedahnya
Rabu, 22 April 2020 12:18 WIB
JAKARTA - Dua Staf Khusus Presiden Joko Widodo sedang jadi buah bibir masyarakat. Pertama, Andi Taufan Garuda Putra akibat surat permintaan kepada camat se-Indonesia. Kedua, Adamas Belva Syah Devara menuai kritik keras dari masyarakat usai perusahaan startup miliknya, Ruangguru mendapat anggaran sebagai mitra program kartu prakerja.

Politikus PKB Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan staf khusus milenial Presiden Jokowi itu dibubarkan karena tidak berguna.

"Saya dari awal konsisten, bubarkan saja stafsus milenial ini. Tidak ada faedah," ujar dia kepada Merdeka.com, Rabu (22/4).

Namun, Wakil Ketua Komisi II ini mengatakan, kesalahan dalam mengambil keputusan merupakan hal yang wajar. Misalnya kesalahan Jokowi ketika memutuskan untuk membentuk dan merekrut stafsus milenial.

"Menurut saya, soal keputusan salah itu biasa saja," kata dia.

Tapi yang paling penting, kata Yaqut, yakni langkah yang diambil presiden setelah membuat keputusan yang dianggap salah lalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Langkah perbaikan itulah yang saat ini sedang dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

"Yang penting adalah respons atas kesalahan itu. Jika presiden segera mengevaluasi pembentukan stafsus milenial yang tidak berfaedah ini, maka publik akan mengapresiasi presiden sebagai pemimpin yang benar-benar mau dan mampu mendengarkan suara publik," tandasnya.

Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Adamas Belva Syah Devara mundur dari posisi staf khusus milenial presiden.

Belva mengaku Pengunduran diri tersebut telah disampaikan dalam bentuk surat kepada Jokowi pada 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada 17 April 2020.

Belva diketahui sempat diisukan terlibat conflict of interest karena program prakerja milik pemerintah menggandeng perusahaannya, yakni Ruang Guru.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Warga Bertuah, Pasar & Niaga, Balai Kota, Kampus, GoNews Group
wwwwww